@Porostimur.com | Ambon : Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku mengupayakan berbagai terobosan dalam rangka meningkatkan proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah.
Apalagi, saat ini kontribusinya sebesar 16% dari total pendapatan daerah, memicu OPD yang berperan salah satu tulang punggung penghasil PAD Maluku untuk bergerak cepat memenuhi tujuan dan target yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Dimana, terobosan yang dilakukan Bapenda, dapat terasakan dalam jangka pendek, menengah hingga jangka panjang sekalipun.
Hal ini dibenarkan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Dr. Anton A. Lailossa,ST,M.Si, saat berhasil dikonfirmasi @Porostimur.com, di Ambon, Kamis (19/7).
”Dalam Jangka pendek, upaya yang sementara dilakukan adalah melakukan ekstensifikasi dengan cara membuka sumber-sumber penerimaan baru pada bidang retribusi maupun pajak daerah. Penerimaan baru tersebut diharapkan dapat segera dapat dihasilkan melalui retribusi Ruko Batumerah, peneriman pajak air permukaan yang penagihannnya mulai dilakukan, peningkatan tagihan denda pajak melalui pembentukan satuan tugas yang telah dibentuk, perbaikan regulasi untuk peningkatan bea balik nama, serta peningkatan kualitas koordinasi dengan pihak Pertamina dan perusahaan swasta untuk peningkatan pajak bahan bakar,” ujarnya.
Menurutnya, beberapa sumber pendapatan yang bisa diintensifikasi dan diekstensifikasi untuk jangka menengah dan panjang seperti pembayaran pajak.
Dimana, pembayaran pajak dipermudah dengan memberikan akses seluas-luasnya melalui pemanfaatan instansi berwenang terkait.
”Sedangkan dalam jangka menengah dan panjang, upaya terus dilakukan melalui peningkatan akses pembayaran oleh masyarakat dengan cara memperluas lokasi-lokasi pembayaran (payment point) melalui kerjasama dengan berbagai pihak seperti cabang-cabang perbankan di daerah, kantor pos, penambahan lokasi mobil keliling dan lain-lain,” jelasnya.
Selain lokasi pembayaran pajak, tegasnya, bentuk pelayanan juga terus diperbaiki guna mempermudah masyarakat dalam pembayaran pajak.
Di antaranya, terangnya, pelayanan menggunakan jaringan teknlogi dan informasi yag harus terus diperbarui, guna menciptakan kualitas pelayanan yang jauh lebih baik lagi.
Bahkan sosialisasi melalui media sosial, timpalnya, juga menjadi wadah yang acap kali digunakan pihaknya dalam menyebarluaskan kegiatan yang sedang dan akan dilakukan pihaknya, seperti sosialisasi pembebasan pajak bea balik nama untuk kendaraan bermotor.
”Kerjasama antar daerah khususnya jawa Timur juga dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) untuk mewujudkan integrasi pelayanan secara online sehingga memudahkan wajib pajak di seluruh Maluku membayar pajak dengan lebih mudah. Pada bulan September ini akan segera dilakukan pembebasan bea balik nama untuk kendaraan dari luar dan denda pajak. Pada tahun ini pula peningkatan kualitas pelayanan sementara dilakukan melalui perbaikan pelayanan fisik kantor Samsat maupun Badan Pendapatan yang berlokasi di Waihaong Ambon. Peningkatan kualitas komunikasi dengan masyarakat pun sementara ditingkatkan melalui berbagai media sosial, perintisan kerjasama dengan kepaIa-kepala desa dan lain-lain,” tegasnya.
Di lain sisi, akunya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selaku mesin penghasil PAD bagi Maluku juga wajib dibenahi manajemennya, sehingga bisa berkontribusi lebih optimal dan konsisten.
”Penataan jangka menengah dilakukan pula terhadap BUMD. Sebagai contoh untuk Bank Maluku yang sementara ini walaupun telah cukup baik, namun untuk lebih dioptimalkan lagi, masih memerlukan peningkatan permodalan. Sehingga pada masa mendatang kontribusi terhadap PAD lebih optimal dan konsisten,” terangnya.
Aset-aset potensial yang baru dimenangkan gugatannya oleh pihak Pemprov Maluku, tambahnya, juga wajib ditingkatkan retribusinya secara optimal, sehingga biasa memenuhi target PAD yang sudah ditetapkan sebelumnya melalui APBD.
”Dalam jangka panjang, PAD sangat tergantung pada perkembangan perekonomian yang dapat meningkatan daya beli masyarakat. Karena itu, Badan Pendapatan turut pula mendorong SKPD terkait dan masyarakat untuk secara efektif meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan ekspor, pemberdayaan masyarakat dan lain-lain,” pungkasnya. (keket)
