Baru 67% peserta JKN Maluku tercover APBN-APBD

oleh -22 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ambon : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Ambon menggelar perpanjangan kontrak kerjasama integrasi jamkesda pada program jaminan kesehatan nasional (JKN) dengan seluruh pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemkot se-Maluku.

Sebelumnya, untuk tahun 2017 sendiri masih ada 3 daerah yang belum melakukan penadantanganan dimaksud yakni Kota Ambon, Seram bagian Barat (SBB) dan Maluku Tenggara (Malra).

Saat dikonfirmasi wartawan, di Ambon, Selasa (19/12), Kepala BPJS Cabang Ambon, Afliana Latumakulita, membenarkannya.

Menurutnya, setelah pendanatangan dimaksud dilakukan, maka terhitung 1 Januari 2018 nanti, seluruh masyarakat tidak mampu yang tidak tercovering dalam APBN, akan diakomoodir masing-masing pemkab/pemkot.

Link Banner

”Nantinya pada 1 Januari 2018 sudah ada kontribusi dari pemerintah daerahnya terkait dengan masyarakat miskin yang kurang mampu, yang belum terkaver dalam APBN dari pusat. Kemudian ada JKN kis word, artinya itu diberikan kepada pemerintah daerah yang patuh terhadap kewajiban yang ada patuh terhadap aturan main,” ujarnya.

Baca Juga  Siapkan Hal Ini Sebelum Memasuki Bulan Puasa di Tengah Wabah Corona

Kriteria pemberian JKN Kiss word dimaksud jelasnya, didasarkan pada proporsi kepatuhan membayar iuran, kepatuhan mengintegrasikan dan banyaknya peserta yang tertanggungkan oleh masing-masing pemkab/pemkot dalam APBD.

”Sehingga didapat tiga kabupaten yang paling memenuhi kriteria itu, yakni Buru Selatan, Buru dan Kota Tual. Kita akan lihat nanti bagaimana penilaian pada tahun 2018 dan kita akan buat lagi di akhir tahun 2018,” tegasnya.

Selain sikap kooperatif dari masing-masing pemkab/pemkot, jelasnya, masyarakat pun diharuskan menunjukkan sikap kooperatifnya.

”Harapan saya kepada pemerintah daerah untuk cepat menanggung pesertanya. Dan untuk masyarakat juga harus memenuhi persyaratan, karna satu hal juga adalah NIK. Karna NIK itu penting dan harus ada dari peserta. Kalau pemkab/pemkot mau menanggung masyarakatnya, tapi masyarakat itu tidak memberikan data yang falid, contohnya NIK tidak ada, maka itu sulit untuk mendaftarkan pesertanya. Jadi harus dua belah pihak. Masyarakat aktif dan pemerintah daerahnya juga harus aktif,” jelasnya.

Baca Juga  Wansosa, Lebah-Lebah Cantik Dari Tanah Sula

Ditambahkannya, tanggung jawab semua pihak untuk bisa mendongkrak capaian presentase masyarakat yang bisa dilayani melalui JKN.

Secara nasional, jumlah peserta yang dilayani sebanyak 73%.

Pasalnya, di Maluku hanya 67% jumlah peserta yang harus dilayani, dari total 100% peserta yang harus terdaftar.

”Termasuk media juga harus mendorong supaya 67 persen se Provinsi Maluku ini, mudah-mudahan tahun 2018 nanti akan semakin naik. Karena nasional itu 73 persen. 73 persen adalah jumlah jumlah masyarakat yang tercover secara nasional. Dan provinsi masih dibawah, artinya masih sekitar 33 persen yang belum dimediasi,” pungkasnya. (pt-01)