Bawaslu akan Bubarkan Massa Kandidat yang Tidak Taat Protokol Kesehatan

oleh -51 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Bawaslu Republik Indonesia merilis pelanggaran protokol kesehatan per 8 September sebanyak 293 pelanggaran protokol kesehatan di seluruh Indonesia dalam pelkada serentak 2020 di masa pendemi, Rabu (16/9/2020).

Untuk menghidar dari pelanggaran protokol kesehatan maka Bawaslu Kota Ternate bekerja sama dengan Pemerintah Kota Ternate dalam hal ini tim Gugus Tugas untuk lebih memperketat protokol kesehatan.

Bawaslu Kota Ternate Kifli Sahlan mangatakan bahwa Bawaslu lebih sinergi dengan pemerintah daerah, gugus tugas dan lembaga lembaga lainya. “Kerena kita membaca Peraturan KPU No 6 sekarang di ganti menjadi Peraturan No 10 tidak ada Sangsi yang tegas di dalam peraturan Tersebut tidak menjelaskan tentang Protol Kesehatan,” ujarnya.

Baca Juga  Pasukan siaga bencana Polda Maluku evakuasi pohon tumbang

“Nanti kita liat di Peraturan KPU yang sementara di Undang – Undangkan tentang kampanye yang Berkerumunan yang Tidak mematuhi Melanggar Protokol Kesehatan apakah sanksi itu lebih dipertegas atas dalam peraturan KPU atau tidak”, tambah Kifli Sahlan.

Link Banner

Kifli bilang, pada prinsip Bawaslu akan menegakan norma yang tidak diatur di dalam Undang-undang Pemilihan dalam Peraturan KPU No 6 dan No 10 atau Edaran Bawaslu atau Edaran KPU.

“Tetapi ada norma lain yang mengatur itu masuk dalam kajian Bawaslu atau pelanggaran dalam pemilihan atau pelanggaran dalam bentuk lainya akan Bawaslu merekomendasikan yang memiliki kewenangan yang bisa menyelesaikan pelanggan itu”, katanya.

“Misalkan ada kerumunan yang melibatkan Masarakat di salah satu pasangan calon kepala daerah yang lebih dari 100 orang lalu sanksi itu tidak ditegaskan dalam Peraturan KPU atau Undang- Undang No 6 tetapi dijelaskan di Peraturan Pemerintah, maka Bawaslu Kota Ternate boleh berkodinasi dengan Satgas Covid-19 untuk bisa mengbubarkan massa yang tidak mentaati protokol kesehatan. Tetapi nila sanksinya sudah dijelas dalam peraturan KPU maupun Bawaslu, maka Bawaslu akan menegakan norma yang tersurat atau peraturan tersebut. (adhy/al)