Bawaslu Halsel Akan Serahkan Berkas 7 Pimpinan OPD ke Bawaslu Provinsi dan KASN

oleh -59 views
Link Banner

Porostimur.com | Labuha: Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) akhirnya merekomendasikan tujuh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Halsel yang disinyalir melakukan kampanye mendukung petahana ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Menurut Bawaslu, tujuh pejabat yang direkomendasikan tersebut terbukti melakukan pelanggaran kode etik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)

Tujuh pejabat tersebut diduga kuat mengkapanyekan Bupati Halsel saat kunjungan kerja di Desa Saosangadji Obi Barat Pekan lalu.

Seperti terlihat dalam video berdurasi 2 menit 3 detik, para Kadis dipanggil Bupati Bahrain dan mereka berdiri dan berpaling ke arah belakang masyarakat, Kepala-kepala Dinas itu memberi salam sekaligus berteriak dengan nada suara yang keras yaitu Lanjutkan sambil mengangkat simbol dua jari. Padahal, dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Kordiv HPP Bawaslu Halsel, Asman Jamel kepada media Selasa, (25/02/20) mengatakan, pihaknya menerima laporan terkait 10 pejabat Halsel yang melakukan kampanye terselubung pada saat Kunjungan Kerja (Kuker), kemudian Bawaslu memproses dan telah memutuskan dalam rapat pleno untuk diproses lanjut.

Baca Juga  Antisipasi 11 potensi konflik, Kapolda kunjungi Polres Ambon

“Terkait 10 kadis yang diduga kampanye terselubung pada saat kuker Bupati di Obi itu sudah diproses penanganannya oleh Bawaslu dan hasilny sudah diplenokan untuk diteruskan ke Bawaslu Provinsi. Dari 10 ASN itu 7 memenuhi unsur pelanggaran kode etik untuk ditindak lanjuti ke KASN. Sementara 3 ASN lainnya tidak diteruskan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran kode etik,” beber Asman.

Asman menjelaskan, tujuh pejabat yang diproses lanjut ke Bawaslu Provinsi dan KASN yakni Kadis Pendidikan, Hj Nurlela Muhammad, Kadis Nakertrans, Fahri Nahar, Kadis Perkim, Ahmad Hadi, Kadis Kominfo, Ardiany Radjiloen, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan KB, Aisyah Badaruni, Kepala BPBD, Fuad dJubedi dan Kabag Humas, Mujiburahman. Sementara tiga pejabat yang tidak memenuhi unsur itu Kadis PU, Ali Dano Hasan, Kadis BPMD, Bustamin Soleman dan Kadis DPM-PTSP, Natsir Kodja.

“Berkas ketujuh pejabat sudah lengkap untuk diproses dan dalam waktu dekat akan diserahkan ke Bawaslu Provinsi dan KASN,” pungkasnya. (adhy)