Lebih jauh Masita menyebut berdasarkan pemetaan TPS rawan ini pihaknya merekomendasikan sembilan poin penting yaitu melakukan antisipasi kerawanan, berkoordinasi dengan stakeholder, aparat penegak hukum dan elemen lainnya untuk melakukan pencegahan kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS. Kemudian meminta KPU melakukan distribusi logistik sampai ke TPS H-1 secara tepat, dan melakukan pemungutan suara sesuai dengan ketentuan. Memberikan ruang akses pada jajaran pengawas TPS mendokumentasikan hasil pemungutan dan perhitungan suara sebagaimana ketentuan PKPU yang berlaku, bahwa terhadap TPS yang terdapat pemilih disabilitas Nya penyelenggara harus menyediakan aksesibilitas yang mudah di lokasi TPS, Meminta jajaran pengawas TPS dotopang Pengawasan Kecamatan (Panwascam) melakukan pengawasan ketat pada TPS yang jaringannya bermasalah san KPU Malut dan jajarannya harus menandai pemilih yang sudah TMS baik meninggal atau sudah beralih status menjadi TNI/Polri agar tidak menggunakan hak pilihnya saat hari pemungutan.
“Kami minta semua pihak terlibat dalam proses pengawasan pencoblosan sehingga Pilkada berjalan dengan aman, jujur dan adil dan menjalankan rekomendasi yang sudah dikeluarkan,” pungkasnya. (Mansyur Armain)
