Bawaslu Malut Ajak Warga Taliabu Perangi Politik Uang dan Isu SARA

oleh -50 views
Link Banner

Porostimur.com | Bobong: Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara Hj Masita Nawawi Gani mengatakan, partisipasi masyarakat juga turut andil dalam pencegahan serta penanganan politik uang. Masyarakat diharapkan aktif melapor jika mencium adanya politik uang di daerahnya. Tak hanya itu, masyarakat hendaknya menolak jika ada calon-calon yang memberikan uang.

“Bawaslu mengapresiasi sejumlah desa yang telah mendeklarasikan diri anti politik uang. Semoga ini pertanda kesadaran masyarakat untuk tidak masuk ke politik uang,” ujar Masita Nawawi pada Launcing Pengawasan Sadar DPT yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, Senin (31/8/2020).   

Masita menjelaskan tentang tujuan dibentuknya Desa  Awasi DPT, Desa Anti Politik Uang, Politik Suku Ras Agama (Sara), ujaran kebencian dan hoax, dapat memberikan edukasi dan bagaimana pentingnya peran masyarakat, khususnya stakeholder yang memiliki kepentingan langsung dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk sama-sama melakukan pengawasan terhadap seluruh rangkaian tahapan pemilihan

Baca Juga  Pulau Talibu Belajar Sistem Irigasi Pertanian di Kabupaten Gowa

“Saya berharap semua kalangan stakeholder, partai politik dan masyarakat umumnya di kabupaten Pulau Taliabu memerangi politik uang dan isu Suku Agama Ras (SARA) dalam pelaksanaan Pilkada Bupati dan wakil Bupati Pulau Taliabu,”sebut Koordinator divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga.

Link Banner

Selain itu, Masita juga mengajak warga masyarakat daan stakeholder dan partai politik untuk bersama-sama menjaga  proses demokrasi di kabupaten Pulau Taliabu agar tercipta Pilkada yang aman, jujur serta bebas dari politik uang, isu SARA serta penyebaran berita Hoax, dan tetap menjaga Persatuan dan Kesatuan.

“Berbeda pilihan itu hal yang biasa, dalam menentukan pilihan itu merupakan hak yang tidak dapat diganggu atau diintervensi oleh siapapun juga. Dalam menentukan pilihan itu terjadi hanya di bilik suara atau kamar rahasia, Jadi saya berharap walaupun berbeda pilihan jangan kemudian  berdampak  kepada persatuan dan kesatuan,” pintanya.

Baca Juga  Pendaftaran Akun LTMPT Diperpanjang Hingga Besok, 9 Januari 2020

Untuk politik uang lanjut Masita, dimana pelanggaran politik uang pilkada ada perbedaan pada pasal 187 yang di atur dalam undang-undang Pemilu  dan  undang-undang Pilkada. Ia mengatakan, Undang-undang pemilu sanksinya dikenakan kepada pemberi, tetapi untuk undang-undang pilkada pemberi dan penerima kena sanksi.

“Kalau pada Pemilu sebelumnya, yang Kena sanksi hanya pemberi saja, penerima tidak kena. Tetapi sekarang sesuai UU No 10 Tahun 2016 tentang pemilihan yang terakhir diperbaharui, pemberi dan penerima kena sanksi,” tutur Masita.

Masita mengatakan ancaman hukuman dari pelanggaran politik uang ini sangatlah tidak tanggung-tanggung. Ancamannya minimal penjara 36 bulan dan maksimal penjara 72 bulan. Kemudian denda minimal 200 juta, maksimal maksimal 1 Milyar. (red)