Bawaslu Malut Pantau Keputusan KPU Kepulauan Sula Terkait Rekomendasi PSU di Enam TPS

oleh -151 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Muksin Amrin, SH, MH mengatakan, pihaknya menaruh perhatian penuh terhadap Rekomendasi Bawaslu Kepulauan Sula tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di enam TPS yang belum ditindak lanjuti oleh KPU Kepulauan Sula.

“Kami mau lihat KPU Kepulauan Sula mau atau tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kepulauan Sula,” kata Muksin Amrin kepada Porostimur.com melalui pesan WhatsApp, Selasa (15/12/2020).

Muksin Amrin mengatakan, alasan KPU Kepulauan Sula tentang batas waktu dua hari itu, memang diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2020.

Akan tetapi lanjut Muksin Amrin, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi menggunakan Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

“Betul PKPU 18 mengatur waktu dua hari, tetapi kami menggunakan UU nomor 10 tahun 2016,”katanya.

Baca Juga  Amerika dan Jepang Mulai Siap Gempur China, Perang Besar Akan Terjadi Dekat Indonesia

Muksin mengatakan, pertimbangan paling mendasar dikeluarkan pasca 5 hari karena temuan tersebut baru diketahui 3 hari setelah pencoblosan.

“Apa pertimbangan paling mendasar kenapa dikeluarkan pasca lima 5 karena temuan diketahui 3 hari pasca pungut, dan hari ke 4 baru teman-teman Bawaslu Sula turun untuk penelitian, yang paling fatal lagi pelanggaran ini dilakukan oleh KPU Sula senidiri,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Ketua KPU Kepsul Yuni Yunegsi Ayuba mengatakan, dalam Peraturan KPU syarat dan ketentuan untuk PSU sudah terpenuhi, sebagaimana hasil penelitian dan pengkajian Bawaslu yang tertuang dalam rekomendasi dimaksud.

Meski demikian, menurut Yuni, waktu pelaksanaan PSU dengan rekomendasi Bawaslu sudah melampaui waktu yang ditentukan dalam PKPU.

Baca Juga  3 kandidat Rektor UKIM bersaing ketat

“Dalam PKPU Nomor 8, itu kita menerima rekomendasi dua hari setelah pencoblosan. Sementara kita menerima di hari kelima,” ungkap Yuni. (red)