Bawaslu Malut Siap Hadapi Gugatan Paslon Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi

oleh -91 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara menyatakan siap memberi keterangan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan sejumlah pasangan calon dalam Pilkada 2020 kemarin.

Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Muksin Amrin, Sabtu (9/1/2021), di Hotel Ayu Lestari Ternate.

Muksin memastikan, pihaknya sedang dalam proses merampungkan keterangan yang nantinya akan disampaikan pada sidang pendahuluan perselihan hasil pemilihan (PHP).

Agenda sidang pendahuluan sendiri dijadwalkan pada 26-29 Januari 2021. Dimana dalam sidang tersebut ada tiga pokok yang diterangkan.

Link Banner

Selain itu nanti juga akan dijelaskan poin per poin pokok permohonan sebagai pokok pertama kemudian menerangkan penanganan pelanggaran dan aspek pengawasan sebagai pokok ketiga.

Baca Juga  Soal Korupsi di Malut, KNPI Nilai Kejati Hanya Gertak Sambal

“Sidang pendahuluan itu tentu setelah pemberi/pembacaan pokok permohonan dan jawaban permohonan oleh KPU, kemudian keterangan pihak terkait, baru keterangan Bawaslu. Dan keterangan kita sudah rampung, sehingga 11 Januari nanti finishing terakhir,” kata Muksin mengutip tandaseru.com.

Menurut Muksin, keterangan yang sudah dirampungkan tersebut selanjutnya diserahkan ke Bawaslu RI pada 13 Januari nanti. Kemudian 18 Januari tahap finishing di Bawaslu RI, dan paling lambat pada 25 Januari 2021 sudah dimasukkan ke MK beserta seluruh alat bukti yang diajukan.

“Setiap kabupaten/kota buktinya berbeda-beda. Formulir Model C.Hasil salinan-KWK kita masukkan juga, termasuk Formulir Model D Kecamatan, dan Model B Kabupaten/kota. Dokumen-dokumen itu kita masukkan sebagai alat bukti dalam keterangan di MK yang akan dijadwalkan 26-29 Januari 2021,” ujarnya.

Baca Juga  Prancis Vs Ukraina, Deschamps Tak Remehkan Skuad Shevchenko

Ia menambahkan, untuk keterangan sudah termasuk kabupaten Halmahera Utara (Halut) dan Kepulauan Sula. Dimana untuk kedua kabupaten tersebut Bawaslu tidak menindaklanjuti rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU).

Meski Bawaslu Malut tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU, untuk Kepulauan Sula Bawaslu setempat merekomendasikan PSU di 6 TPS. Sedangkan untuk Halut hanya 1 TPS.

Muksin menyebutkan, penyebab dikeluarkan rekomendasi PSU karena dipicu ulah KPU.

“Kita akan jelaskan di hadapan MK terhadap persoalan-persoalan yang kita sudah rekomendasikan tapi tidak dilaksanakan KPU. Untuk Sula itu kita laporkan ke DKPP karena tidak melaksanakan rekomendasi itu,” tandasnya. (red/tsc)