Selain langka BBM yang terjadi, masa juga mendesak Polres Halsel usut tuntas kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 32 Desa dan kehilangan Uang Dana Desa, Desa Bisui Kecamatan Gane Timur Senila Rp 100.000.000 yang di tangani Polres Halmahera Selatan yang dinilai tidak transporansi dan mangkrak Proses penyelidikannya
Ketua DPD KPPPI Malut Muhamad Saifudin
dalam orasinya menduga kelangkaan BBM di Halmahera Selatan disebabkan distribusi yang inprosedural, ada pihak tertentu yang sengaja mendistribusi BBM subsidi kepada pihak yang seharusnya menggunakan BBM industri sehingga kebutuhan konsumen subsidi membengkak karena penyedia pertamina banyak di alokasikan ke tempat lain.
“Dugaan kami setelah permintaan BMM dari PT. Babang Raya kepada PT. Pertamina TBBM labuha dan disalurkan ke APMS, SPBU dan SPDN ada pihak tertentu yang sengaja main dan menyalurkan ke tempat lain sehingga kabutuhan masyarakat membengkak dan terjadi kelangkaan BBM beberapa waktu lalu, olehnya itu kami harapkan pihak penegakan hukum lebih ketat pengawasannya,” cetus M. Safudin. (adhy)
Sementara itu massa juga mendesak pihak Kejari Halsel untuk mengusut dugaan Tindak Pidana Korupsi Temuan BPK atas SPPD Fiktif DPRD Halsel senilai Rp. 1,5 miliar dan mendesak Bupati dan Wakil Bupati Halsel bertanggung jawab atas temuan BPK terkait SPPD fiktif Perjalanan Dinas (Uang Saku) Bupati dan Wakil Bupati Halsel senilai Rp. 3,5 miliar
