Beda Pernyataan Budi Karya dan Jokowi, Sudjiwo Tedjo: Berarti Pemudik Tidak Dilarang Pulang Kampung?

oleh -206 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Budayawan Sudjiwo Tedjo menanggapi pernyataan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi soal mudik dan pulang kampung.

Budi Karya, menegaskan, tidak ada perbedaan antara mudik dan pulang kampung.

Pernyataan itu berbeda dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Menurut Jokowi, mudik dan pulang kampung itu berbeda.

Sontak saja, pernyataan Budi Karya Sumadi itu mengundang komentar dari Sudjiwo Tedjo.

Di akun Twitternya, Sudjiwo Tedjo mengomentari artikel berita di media online.

Pada artikel itu, dikutip pernyataan langsung dari Budi Karya Sumadi soal mudik dan pulang kampung.

“Mudik dan pulang kampung ini sama saja. Jangan menginterpretasikan satu bahasa dengan bahasa lain sehingga membahasakan orang bisa pulang,” kata Menhub.

Hal itu pun dikomentari oleh Sudjiwo Tedjo mengenai penggunaan kata.

Sudjiwo Terdjo pun mengatakan kalau pernyataan Budi Karya Sumadi itu mengandung arti kalau pemudik tidak dilarang pulang kampung.

Sebab, jika pemudik dilarang pulang kampung maka namanya bukan lagi pemudik.

“Berarti pemudik tidak dilarang pulang kampung,

seban kalau dilarang sudah bukan pemudik lagi?,” tulis Sudjiwo Tedjo.

Sementara itu dilansir dari Kompas.com, Mehub Budi Karya Sumadi menyampaikan soal mudik dan pulang kampung di hadapan Komisi V DPR dalam rapat kerja secara virtual, Rabu (6/5/2020).

Awalnya, anggota Komisi V dari Fraksi PKB Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo terkait perbedaan mudik dan pulang kampung.

Baca Juga  Yuni Shara Akan Berikan Penampilan Spesial Bersama Grup Rumpies di Konser

Eem mengatakan, meski Presiden Jokowi menganggap dua hal tersebut berbeda.

Namun, sebagian masyarakat menganggap mudik dan pulang kampung sama.

“Saya mendukung sikap pemerintah melarang mudik, namun Pak Presiden mengatakan dilarang mudik, tapi boleh pulang kampung. Nah, ini yang akan diantisipasi karena masyarakat menganggap itu sama, meski Pak Presiden menganggap berbeda,” kata Eem dalam rapat kerja Komisi V secara virtual, Rabu (6/5/2020).

Budi Karya Sumadi kemudian mengatakan, dalam rapat kabinet, Presiden Jokowi menegaskan untuk melarang masyarakat melakukan mudik dan pulang kampung.

Oleh karenanya, ia meminta tidak ada perbedaan mudik dan pulang kampung.

“Mudik dan pulang kampung itu sama dan sebangun. Jangan membuat itu dikotomi. Jadi enggak ada perbedaan, berulang-ulang di sidang kabinet jangan pulang kampung, jangan mudik. Jadi please, jangan menginterpretasikan satu bahasa dengan bahasa lain sehingga mendasarkan orang bisa pulang,” kata Budi Karya Sumadi.

Budi Karya Sumadi menjelaskan, ada beberapa kategori yang dikecualikan untuk bisa melakukan perjalanan ke daerah yaitu pejabat negara, TNI dan Kepolisian, kedutaan hingga penegak hukum.

Menhub Budi Karya Sumadi saat menyambangi Posko mudik Cikopo, Selasa (12/6/2018).(KOMPAS.com/RIDWAN AJI PITOKO)
Menhub Budi Karya Sumadi saat menyambangi Posko mudik Cikopo, Selasa (12/6/2018).(KOMPAS.com/RIDWAN AJI PITOKO) (Kompas.com)

Namun, harus disertai dengan surat rekomendasi dari instansi masing-masing.

“Bapak ibu (anggota DPR) adalah termasuk yang pertama pimpinan lembaga tinggi yang dimungkinkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, adapun pengecualian untuk mereka yang boleh bepergian adalah masyarakat yang bekerja pada sektor tertentu dan masyarakat yang memiliki keperluan khusus.

Baca Juga  Belain Dukung Sikap Pemerintah Indonesia Terkait Perbudakan WNI di Kapal Ikan RRT

Pemerintah, kata dia, memastikan untuk memulangkannya.

“Dimungkinkan kepada orang-orang berkebutuhan khusus sebagai contoh ada orang tua yang sakit, anak akan nikah, atau di Jakarta saat ini ada kurang lebih 10.000 pegawai musiman enggak bisa bekerja di Jakarta, bisa diberikan rekomendasi, jadi kami siapkan untuk pulang,” pungkasnya.

Mulai Besok, Pemerintah Izinkan Seluruh Moda Transportasi Beroperasi Lagi

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, seluruh moda transportasi direncanakan kembali beroperasi mulai Kamis (7/5/2020) besok.

Menurut Budi, Kementerian Perhubungan ( Kemenhub) ditugaskan untuk menjabarkan Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dan Surat Edaran dari Menko Perekonomian.

Inti dari penjabaran Permenhub dan Surat Edaran Menko Perekonomian itu adalah memberikan kelonggaran untuk moda transportasi kembali beroperasi.

“Dimungkinkan semua angkutan udara, kereta api, laut, bus untuk kembali beroperasi dengan catatan satu, harus menaati protokol kesehatan,” kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi V secara virtual, Rabu (6/5/2020).

Baca Juga  PKM Kelompok Usaha Hidrophonik Fisip Unpatti Panen Perdana

“Rencananya operasinya mulai besok, pesawat dan segala macamnya dengan orang-orang khusus. Tapi enggak ada mudik,” ujar Budi.

Budi mengatakan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menyampaikan kriteria terkait siapa saja yang diperbolehkan untuk menggunakan moda transportasi tersebut selama larangan mudik.

“Yang kedua, BNPB akan memberikan kriteria. Di sini ada kriteria tertentu nanti BNPB sana kemenkes bisa menentukan dan bisa dilakukan,” ujarnya.

Budi menambahkan, salah satu kriteria yang bisa menggunakan moda transportasi adalah pejabat negara seperti anggota DPR.

“Secara spesifik saya sampaikan bapak-bapak adalah petugas negara, pejabat negara, boleh melakukan movement sesuai tugasnya, tapi enggak ada mudik,”  ucapnya.

“Jadi beruntunglah bapak-bapak jadi anggota DPR mendapatkan itu. Termasuk kami melakukan perjalanan, sejauh itu untuk tugas negara,” sambungnya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, aturan tersebut akan diumumkan pada Rabu siang ini.

Menurut dia, aturan tersebut akan dikoordinasikan dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

“Untuk detailnya secara maraton nanti jam satu (13.00 WIB) saya dengan dirjen udara, besok dengan dirjen kereta api, darat dan laut agar penjabaran disampaikan ke khalayak,” pungkasnya. (red/rtm/tribun)