Belasan Warga Adat di Buru Jadi Mualaf

oleh -95 views
Link Banner

@Porostimur.com | Namlea : Kurang lebih 14 orang warga adat Pulau Buru, bersahadat dan memeluk agama Islam, di Dusun Walumnamko, Desa Waeflan, Rabu (18/9).

Belasan warga adat ini terdiri dari anak-anak, remaja dan orang tua yang berprofesi sebagai pelajar dan petani ketel.

Sesuai keterangan warga setempat, warga adat yang hendak memeluk agama Islam sebanyak 40 orang, yang seluruhnya berlatar belakang kepercayaan animisme.

Sulitnya medan yang harus ditempuh para warga ini dusun terdekat, menyebabkan 26 warga adat yang berdomisili di wilayah pedalaman pegunungan tak bisa hadir saat prosesi persahadatan berlangsung.

Sedianya, persahadatan akan kembali digelar kepada ke-26 warga adat yang berhalangan hadir tadi, pada kesempatan lainnya.

Baca Juga  Mantiri: KM Gandha Nusantara 06 Siap Melayani Penumpang Tujuan Pulau Lembeh

Pasca resmi menjadi mualaf, ke-14 warg adat ini kemudian menerima pembinaan dari para da’i yang telah ditugaskan untuk melakukan pembinaan di desa tersebut. 

Dalam kesempatan ini, sepasang suami istri pasutri, Ais Latbual dan Bai Latbual, dinikahkan secara Islam pasca resmi menjadi mualaf.

Seorang pasangan suami istri (pasutri)  akhirnya kembali dinikahkan pasca menjadi mualaf.  Keduanya adalah Ais latbual sebagai Mempelai pria dan Bai latbual selaku mempelai wanita. 

Dimana, wali mempelai wanita diserahkan pada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waelata, Yusuf Ali, sementara bertindak sebagai penghulu yakni Imam Besar, La Ode Baduy.

Turut hadir dalam kesempatan ini, Junaedi Rupelu, Asisten III Sekretariat Kabupaten (Setkab) Buru, Mansur Mamulati, dan beberapa anggota MUI Kabupaten Buru, Kapolres Pulau Buru dan Dandim 1506 Namlea serta para Forkopimda dan masyarakat setempat.

Baca Juga  Presiden Jokowi Dilaporkan Lagi ke Bareskrim Polri, TNI Diminta Turun Tangan

Dalam sambutannya, Bupati Buru,  Ramli I. Umasugi, menegaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru sangat mendukung kegiatan di dalam masyarakat yang bersifat membangun, baik bagi masyarakat maupun daerah itu sendiri.

”Kewajiban kami selaku pemerintah daerah adalah mendukung semua program pemberdayaan masyarakat yang bersifat baik, baik pada umat islam, umat Kristiani dan agama lain, sehingga bisa menemukan suatu kondisi masyarakat yang harmonis dan saling menghargai dalam semangat Kebhinekaan,” pungkasnya. (ima)