Belum Terima Ganti Rugi, Warga Bitung Tolak Rumahnya Digusur

oleh -80 views
Link Banner

Eksekusi rumah di Kelurahan Bitung Tengah, Lingkungan I, Kecamatan Maesa yang kena dampak proyek pembangunan Jalan Tol Bitung – Manado mendapat perlawanan dari warga, Selasa (16/7).

Pasalnya, sejumlah warga ini menolak karena rumah mereka yang akan dieksekusi dengan alat berat escavator, belum menerima uang pembayaran ganti rugi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Disisi lain, warga juga menuntut agar pihak PPK membayar uang ganti rugi seperti yang lain. Kami bersedia rumah kami dieksekusi atau dibongkar apabila pembayaran ganti rugi sesuai.

Dari pantauan porostimur.com di lapangan, keributan dapat diredam oleh aparat Kepolisian Polres Bitung yang bertugas mengamankan jalannya eksekusi.

Link Banner

Pihak developer, Dolly Ringkuangan ketika diwawancarai sejumlah awak media mengatakan, dengan adanya proyek Jalan Tol Bitung – Manado pihaknya merasa dirugikan karena bisnis mereka dibuat bangkrut.

Baca Juga  Masyarakat dan AJB dukung sosialisasi 4 Pilar MPR RI

“Tujuh tahun kami mengelola usaha perumahaan dan pada akhirnya keuntungan saya untuk membangun perumahaan habis begitu saja disebabkan proyek jalan tol yang pembayaran ganti rugi tidak sesuai” ujarnya.

Dolly menganggap, PPK hanya kerja asal – asalan karena mereka tidak mempunyai peta bidang dan tidak disertai dengan harga norminatif.

“Ini kesalahan besar dan saya akan melaporkan ke pihak yang berwenang karena sudah menyerobot tanah milik orang lain”, kata Dolly.

Sementara Ketua Pejabat Pembuat Komitmen, Stenly Masie menjelaskan, kedatangan kami ke lokasi bukan melakukan eksekusi, melainkan pengosongan lahan sesuai penetapan PN Bitung bahwa dari 33 unit rumah yang akan dikosongkan 24 unit rumah.

Baca Juga  Peduli Gempa, GPPM dan KIM Salurkan Bantuan ke Pengungsi di Baguala dan Salahutu

Dari 24 unit rumah tersebut, 15 unit yang ada penghuninya dan 9 unit rumah kosong belum selesai pembangunannya. Begitu tahun 2012 ada penlok atau penunjukan lokasi maka pembangunannya akhirnya terhenti.

Menjadi kendala hanyalah masalah harga ganti rugi karena yang menilai harga dari konsultan apresial BPN karena setiap unit rumah berbeda. (Dan)