Bencana Ekologis

oleh -48 views
Link Banner

Oleh: Made Supriatma, Peneliti dan jurnalis lepas. Saat ini bekerja sebagai visiting research dellow pada ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapore

Selama berhari-hari berita dari Kalimantan Selatan adalah tentang banjir. Agaknya, seperti juga di wilayah Kalimantan lainnya, banjir akan menjadi rutin.

Jadi pulau besar ini akan diasapi di musim panas. Kemudian akan diberikan banjir pada musim hujan. Begitu terus menerus silih berganti.

Orang kemudian akan menerimanya sebagai takdir. Kendaraan yang terendam adalah kesialan hidup semata. Rumah yang terendam dan rusak tidak akan dirasakan karena efeknya tidak timbul segera. Penyakit yang menular akibat banjir diterima sebagai derita pribadi.

Setiap orang menanggung deritanya sendiri-sendiri. Tidak ada yang patut disalahkan. Pemerintah dan negara? Ah, mereka terlalu jauh di Jawa sana.

Mereka yang berkuasa di daerah? Oh bukankah kita memilih mereka? Tidak juga. Kita senang ketika pemilihan mendapat sedikit sembako dengan uang untuk membeli rokok. Lumayan, tiga hari mulut tidak asam karena kita asapi dengan rajin. Hasil pemberian dari pejabat-pejabat yang hanya ingat rakyat ketika akan pemilihan.

Baca Juga  Kapolda Maluku Hadiri Penyerahan Bantuan Dari Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif

Di hari-hari biasa? Mereka sibuk dangdutan dan menjual ijin tambang dan perkebunan. Menjadi pejabat artinya menjadi pedagang ijin untuk tanah yang bukan punya mereka.

Tanah Kalimantan seperti juga tanah-tanah lainnya di Indonesia adalah tanah tak bertuan. Menurut konstitusi, semua tanah air dan segala isinya adalah hak negara — dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran … (ssstttt … jawabannya: elit!).

Itulah realitas yang kita hadapi sekarang ini, Sodara-sodara. Bencana banjir, asap, dan penurunan kualitas habitat manusia dan alam ini adalah BENCANA EKOLOGIS!

Beberapa waktu lalu, ketika rencana pemindahan ibukota ke Kalimantan masih berupa desas-desus, seorang kawan wartawan dari New York menelpon saya. Dia bertanya, “Are you sure they will move the capital to Kalimantan, the ground zero environmental disaster of the world?” Saya tidak ingat jawaban saya. Tapi saya ingat potongan statemen dari pertanyaan itu. The ground zero environmental disaster of the world.

Baca Juga  Tambah kuota lewat CPNS, Maluku minta perlakuan sama dengan Papua

Itulah yang terjadi

Lihatlah peta pulau Kalimantan dibawah ini. Yang diarsir hijau itu adalah wilayah hutan. Ia menciut secara drastis hanya dalam waktu beberapa dekade. Ini adalah bencana ekologis yang untuk memperbaikinya barangkali butuh beaya berkali lipat dari keuntungan yang didapat dari merusaknya. Hampir mustahil memperbaikinya.

Peta ini mengingatkan saya dengan peta negara Palestina yang digerogoti Israel. Palestina kini hanya tinggal Tepi Barat dan Gaza. Itu peta politik.

Dan, Palestina masih jauh lebih beruntung ketimbang Kalimantan. Paling tidak masih ada politisi dan organisasi-organisasi politik di negeri ini yang menyuarakan nasibnya.

Kalimantan? Mereka yang hidup di tanah dan air ini sebagian besar tidak peduli. Bumi ini dikeruk habis-habisan. Mulai dari kayu yang digarong jendral-jendral pada masa Orde Baru.

Kayu habis namun kerakusan tidak pernah kenyang.

Kemudian perkebunan sawit dan pertambangan batu bara yang dijual secara demokratis oleh pemerintahan-pemerintahan yang “dipilih” secara demokratis pula.

Baca Juga  Ini Kata Humas PT. Harita Nickel Soal Unjuk Rasa Karyawan

Mereka yang bersuara tentang hal ini mendapat kecaman hebat. Bahkan oleh sesama warga negara yang mendukung politisi-politisi pujaannya itu. Masih ingat darimana istilah ejekan SJW atau social justice warriors itu datang? Dari sesama aktivis — yang sebagian pernah membela lingkungan namun sekarang menggunakan keahlian mereka untuk membela politisi.

Beberapa aktivis yang masih setia bahkan kehilangan nyawa karena membela hutan dan lingkungan yang derajatnya diturunkan hanya sebagai modal itu.

Bencana ekologis ini akan berlangsung lama. Apalagi jika tidak ditangani. Mungkin ia tidak akan pernah bisa diperbaiki.

Sementara mereka yang merusaknya menikmati orgasme beberapa detik dengan artis-arti apkiran yang dibayar ratusan juta rupiah!

Berhentilah berpikir bahwa ini takdir orang perorangan. Mulailah berpikir sebagai masyarakat. Sebagai komunitas. Mintalah pertanggungjawaban dari pejabat-pejabat publik yang Anda pilih mulai dari daerah hingga ke tingkat nasional. Hanya mereka yang kenyang dari bencana bauatan manusia ini! (***)