Bendungan Kaporo Terbengkalai, Kejari Sanana Tutup Mata

oleh -369 views
Link Banner

Porostimur.com | Sanana: Proyek pembangunan bendungan dan jaringan irigasi di Desa Kaporo, Kecamatan Mangoli Selatan, disinyalir terbengkalai dan kini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara.

Proyek dengan pagu awal Rp10,658 Miliar dengan nilai harga perkiraan sementara (HPS) Rp 10,014 miliar ini, saat lelang, dimenangkan oleh PT. Amarta Maha Karya dengan harga negosiasi Rp9 Miliar lebih atau turun dari nilai HPS.

Padahal, berdasarkan aturan pengadaan barang dan jasa nilai penawaran oleh penyedia, tidak bisa lebih dari pagu maupun turun dari HPS. Meski turun jauh, namun PT. Amarta Maha Karya milik orang dekat bupati Kepulauan Sula ini, tetap memenangkan proyek tersebut.

Baca Juga  Kota Ambon Punya 375 Lebih Duta Perubahan Perilaku

Pekerjaan proyek tersebut juga dipantau langsung oleh Wakil Bupati Sula Zulfahri Abdullah Duwila saat turun langsung ke lapangan. Menurut Zulfahri, proyek tersebut tidak memiliki papan nama. 

Selain itu, item pekerjaan seperti bendungan juga hanya dikerjakan beberapa meter saja. Sisanya hanya dilakukan penggalian.

Kepada porostimur.com, Zulfahri mengatakan, dirinya tidak dapat berbuat apa-apa, karena seluruh kendali dipegang oleh Hendrata These selaku bupati.

Dirinya sebatas meninjau dan menyampaikan hasil temuannya kepada pihak yang berkepentingan untuk ditindak lanjuti.

Proyek yang dikerjakan oleh Anggota DPRD Kepulauan Sula terpilih dari Partai Demokrat, Fredy Parengkuan ini, sejatinya belum selesai,  namun pencairan sudah dilakukan 100 persen dengan sekali adendum.

Baca Juga  Heboh, panser terbalik di ruas jalan Batu Merah

Diketahui, berdasarkan Laporan Basil Audit BPK taken 2018, pekerjaan pembangunan bendungan dan jaringan irigasi di Kaporo yang dilaksanakan oleh PT Amata Mahakarya (AMK) berdasarkan surat perjanjian kontrak nomor 919.916/610.22/17/SP/DPUPRPKP-KSVII/2018 tanggal 12 Juli 2018) senilai Rp.9.793.609.134 ,00, tidak sesuai ketentuan dan belum di kenakan denda keterlambatan senilai Rp.489. 680.456,70

Realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada dua OPD tidak sesuai dengan ketentuan dan terdapat kekurangan folume senilai Rp 1.548.549.356,85 dan belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp. 178.815.363,54.

Kekurangan volume senilai Rp. 197.991.835,97. Atas realisasi belanja modal-jalan, irigasi, dan jaringan pada dinas perhubungan dengan Kekurangan folume senilai Rp.1.350.557.520,61 atas realisasi belanja modal-jalan,irigasi, dan jaringan pada dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman dan belum di kenakan denda keterlambatan senilai Rp. 178.815.363,54. 

Baca Juga  Ditangkap Karena Narkoba: Ini 5 Catatan Kelam Catherine Wilson

Pihak Kejaksaan Nigeri Sanana belum dapat dikonfirmasi. Beberapa pejabat Korea Adhiyaksa itu tidak mengankat telepon maupun membalas pesan dari porostimur. (rtl/red/raka)