Porostimur.com, Ambon – Sekretaris DPD PDIP Perjuangan Maluku Benhur G Watubun mendesak pemerintah pusat (pempus) untuk menunda keputusan yang diambil terkait penghapusan tenaga honorer di Tahun 2023 nanti, karena dikhawatirkan akan mendorong terjadinya ledakan pengangguran di Maluku.
Watubun menjelaskan, penundaan penghapusan tenaga honorer merupakan salah satu rekomendasi eksternal yang dikeluarkan Rakernas II PDIP beberapa waktu lalu, guna menjawab tuntutan masyarakat, khusunya ribuan tenaga honorer, termasuk di Maluku.
“Maka dari itu, kita minta kepada pemerintah pusat untuk menunda pelaksanaan penghentian tenaga honorer,” ujar Watubun kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (12/7/2022).
Watubun bilang, jika pemerintah pusat tetap menjalankan kebijakan penghapusan tenaga honorer, maka akan menggangu stabilitas politik dan keamanan, termasuk terjadinya ledakan pengangguran yang cukup besar dan itu akan sulit teratasi.
“Kalau tenaga honor dihentikan, maka pada saat yang sama kita akan lihat ledakan pengangguran yang cukup besar. Penghentian onorer sebaiknya baru akan diproses pada tahun 2025 setelah pemilu,” katanya.
Menurut Watubun, sesuai dengan tuntutan daerah-daerah, perlu dilakukan perencanaan yang matang, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan ditata melalui seleksi CPNS maupun P3K.
