Benhur Watubun: Soal Pembayaran Tanah RSUD Harus Hati-hati

oleh -49 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Komisi I DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat kerja dengan Sekertaris Daerah Maluku, Kepala Biro Pemerintahan Setda Maluku, Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Maluku dan Sdr. Johanis Teisera dalam rangka membicarakan kelanjutan proses pembayaran ganti rugi tanah RSUD Haulussy.

Rapat tersebut dilaksanakan pada Kamis,(21/1/2021) pukul 10.00 WIT, di ruang Komisi “I” DPRD Provinsi Maluku.

Usai rapat, saat diwawancarai Benhur keluarkan statement tegas untuk pemerintah daerah, bahkan Benhur meminta pemerintah harus berhati-hati untuk membayar ganti rugi tanah RSU karena dari nilai keluasan dan soal nilai NJOP, maka menurut Benhur harus di hitung secara hati-hati.

“Yang dihitung itu 31.000 hektar, itu luasan yang paling fantastis dan harus hati-hati untuk melakukan perhitungan, dan saya ingatkan ini soal uang negara jangan sampai kemudian nilai ini dipersoalkan dan dia menjadi problem tersendiri di kemudian hari. Tapi kalau itu adalah hak orang silahkan dibayar, tapi kalau ini masih debatabel saya minta untuk hati-hati, karena dalam penjelasan tadi kan ada perbedaan angka,” ungkapnya.

“Saya ikuti perbedaan angka pertama yang disampaikan Pemda dengan apa yang dipresentasikan oleh saudara Buke Teisera, jadi saya minta Pemda untuk berhati-hati sekali untuk melihat persoalan ini dengan baik, dan terhadap anggaran ini apa lagi di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita juga melakukan kebijakan terhadap penanganan ekonomi nasional yang berimbas juga ke daerah,” imbuhnya.

Baca Juga  Kisah Suami-Istri asal Australia Bantu Anak Terlantar di Halmahera

Menurut Benhur yang penting itu etiket baik sudah ada, tapi problem untuk mengatur skema pembayaran, Benhur minta untuk ditinjau kembali, apa lagi yang bersangkutan datang dengan bicara dan tidak ada bukti yang menyatakan soal persetujuan perjanjian tentang skema pembayaran.

“Pembayaran itu kan bisa ditinjau kembali, bayangkan ini orang (masyarakat) ada setengah mati dengan COVID-19 yah mau sibuk dengan urus-urus tanah, harus sertakan bukti-bukti autentik, ada bukti-bukti asli yang harus dibawa dulu baru bisa dibayar, kalau tidak ada berarti tidak boleh,” ungkapnya.

Saat ditanyakan sikap Fraksi PDIP, Benhur katakan dengan tegas, menolak. Jangan dibayar dulu, 2021 kan sudah dianggarkan tapi saya minta kalau belum ada bukti yang jelas jangan dibayar,” tegasnya. (valen)