Benny Wenda Minta Dukungan Negara-Negara Pasifik Desak PBB Evaluasi Pepera

oleh -32 views
Link Banner

Porostimur.com | Oxford: Pemimpin Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda mengatakan kepada The Guardian bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM dan tekanan terhadap masyarakat sipil di Papua.

Laki-laki kelahiran Lembah Baliem di kaki pegunungan Jayawijaya itu menyebut situasi itu sebagai “kanker di dalam hati warga di Pasifik”.

Ia pun menilai negara-negara besar di kawasan memilih untuk tidak mempedulikannya karena alasan geo-strategis dan ekonomi.

Melalui PIF, Benny yang kini hidup di pengasingan di Inggris itu mengatakan akan meminta dukungan kepada negara-negara Pasifik agar Papua bisa merdeka dari Indonesia.

Link Banner

Salah satu pokok agenda Benny adalah permintaan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk membuat resolusi baru mengenai Papua. Resolusi tersebut, kata Benny, diharapkan berisi evaluasi kembali terhadap Pepera.

Baca Juga  Puluhan Warga Buton dari Obi Ditolak di Baubau & Buton Selatan, Terpaksa ke Pelabuhan Banabungi

Referendum tersebut dilakukan oleh Indonesia, dengan pengawasan PBB, untuk menentukan apakah rakyat Papua memilih bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau tidak.

Prajurit Korps Marinir TNI AL berjaga di Pelabuhan Jayapura, Papua, pada 1 September 2019. ANTARA FOTO/Zabur Karuru

Menurut Benny, penyelenggaraan Pepera tak berjalan adil serta transparan. Dalam situs pribadinya, ia menyebut Pepera sebagai Act of No Choice. Dengan kata lain, ia percaya rakyat Papua kala itu tidak bisa memilih sesuai keinginan.

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih memberlakukan pemblokiran jaringan internet di Papua. Argumen pemerintah adalah ini efektif untuk meminimalkan penyeberan hoaks.

Sejak krisis terjadi pada pertengahan Agustus, baik polisi maupun militer bersenjata telah menerjunkan ratusan anggota mereka ke Papua. (RTL/red/quardian)