Berantas korupsi, KPK aktif deteksi penyelenggaraan pilkada

oleh -61 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ambon : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang berupaya meningkatkan kiatnya memberantas korupsi yang sudah mengakar dalam masyarakat.

Salah satu momen penting terjadinya korupsi dalam skala besar yakni penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Karena itu, penyelenggaraan Pilkada Serentak jilid III di seluruh Indonesia tahun 2018 ini sangat menyita atensi KPK.

Hal ini dibenarkan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, saat berhasil dikonfirmasi wartawan, usai menghadiri Konferensi Musik Indonesia KAMI) 2018, pekan kemarin.

Link Banner

Menurutnya, KPK hanya bisa sampai pada pintu korupsi, namun tidak bisa memasukinya, jika tidak didukung dengan isu korupsi.

”Jangan lupa korupsi sasaran KPK itu adalah penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu Bupati ke atas. Sehingga, orang sering bertanya, Pak Saut, kenapa yang ditangkap cuma incumbent? Karena incumbent itu penyelenggara negara. Kalau belum incumbent, belum penyelenggara negara. Jadi, kita tidak bisa ambil. Yang diambil incumbent semua,” ujarnya.

Baca Juga  Tanpa SK, Majelis Sempat Ragukan Saksi Pelapor dari Maluku Tengah

Sesuai kewenangan yang diberikan konstitusi, jelasnya, sasaran tembak KPK hanya sebatas penyelenggara negara, seperti, Bupati, Walikota, Gubernur, Menteri dan sebagainya.

Menurutnya, dalam sakala pemberantasan korupsi maupun penerapan demokrasinya, Indonesia berada pada urutan bawah jika dibandingkan dengan negara lainnya di dunia.

Bahkan, akunya, dalam skala 0 hingga 100, Indonesia hanya mengantongi nilai 30, jauh berbeda dengan negara tetangganya, seperti Singapura dan Malaysia.

”Angka berapa kita, Indonesia itu pada angka berapa? Hanya 37, kecil sekali. Malaysia saja 50, Singapura 85. Angka 37 itu ternyata, termasuk juga dinilai bagaimana kita melaksanakan pilkada, melaksanakan demokrasi,” jelasnya.

Karena itu, tegasnya, berbagai pihak yang turut terlibat dalam penyelenggaraan pilkada juga mendapatkan atensi yang cukup tinggi oleh pihaknya.

Baca Juga  Cuaca Buruk, BMKG Himbau Warga Untuk Waspada 

”Egaliter apa kita, egaliter itu equal kalau kita tidak egaliter, kadang-kadang partai politik dianggap tidak egaliter. Orang asing menilainya, kita dikasih nilai 30, khusus untuk pelaksanaan demokrasi. Nah, oleh sebab itu, KPK datang, kita juga mengkaji, membantu dana parpol itu sudah ada kajian kita. Kita rekomendasi kepada pemerintah untuk dana partai politik. Kita sarankan, perilaku transaksional, perilaku yang katakanlah korupsi itu harus dihentikan. Karena itu, nanti akan ada efek samping di dalam perjalanan pemerintahan didaerah,” jelasnya.

Ditambahkannya, dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi, pihaknya sudah memberikan peringatan sebelunya.

Bahkan dalam beberapa kesempatan, beberapa pelaku yang berhasil tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, sudah pernah diberitahukan untuk menghentikan kegiatan menyimpang dimaksud.

Baca Juga  Iran Kirim 3 Roket Kedubes AS di Baghdad Luluh Lantak, 3 Orang Tewas

”Karena kita memang harus masuk di penjagaan. Tapi kalau nanti suatu saat mereka masih terus, kita buktikan harus penjarakan juga. Tidak adil kalau begitu. Semua pemerintah daerah yang kita OTT itu, umumnya sudah pernah ketemu dengan kita. Begini, pemerintahan yang baik, tata kelola yang baik. Tapi, kalau dia tidak berhenti, kemudian kita punya bukti, ya kita harus jawab. Tapi, kalau kita tidak punya bukti, kita tidak bisa apa-apa. Hukum tidak boleh dendam dan hukum itu harus dengan kasih sayang, cinta kasih,” pungkasnya. (febby Sahupalla)