Oleh: Made Supriatma, Peneliti dan jurnalis lepas. Saat ini bekerja sebagai visiting research dellow pada ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura
Penolakan atas program makan siang gratis datang dari para murid di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, dan Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah.
Di Papua, program MBG ini dijalankan oleh TNI. Itu juga menjadi satu alasan untuk menolak makan siang gratis ini. Ketidakpercayaan (distrust) kepada militer Indonesia demikian tinggi. Jangankan makan siang, ketika riset lapangan, saya mendengar orang tidak mau berobat ke rumah sakit karena takut “disuntik mati.”
Terlepas dari alasan itu, tuntutan murid-murid dari dua kabupaten di Papua ini masuk akal. Pendidikan gratis lebih masuk akal ketimbang makan gratis. Tapi bukankah selama ini pendidikan sudah gratis? Secara teoritik, iya. Namun masih banyak pungutan ini dan itu sehingga sekolah menjadi mahal juga.
Pemerintahan yang sekarang berkuasa memang sedang menerapkan pengetatan ikat pinggang secara besar-besaran (austerity measures). Mereka butuh penerimaan lebih besar dan penghematan.
Dari sisi penerimaan, PPN 12% memang ditunda. Namun, saya mendengar kalangan bisnis diam-diam tetap menerapkannya karena ketidakpastian aturan. Kalau tidak dipungut, ya kalau nanti beneran dicabut. Kalau nggak? Kita harus bayar plus dendanya. Itu yang dikatakan kepada saya.
