Besok Baranusa Laporkan Erick & Menkeu ke Ombudsman

oleh -53 views
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) berbincang dengan Menteri BUMN Erick Thohir aat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu berhasil mengungkap penyelundupan sepeda motor Harley Davidson pesanan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk, I Gusti Ngurah Askhara dan dua sepeda Brompton beserta aksesorisnya menggunakan pesawat baru Airbus A330-900 Neo milik Garuda Indonesia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp.
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Kelompok relawan Jokowi-Ma`ruf Amin yang tergabung dalam Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) akan melaporkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Ombudsman RI pada Jumat (10/7/2020) besok.

Pasalnya, kedua Menteri ini diduga melanggar undang-undang dengan melakukan KKN dan juga soal rangkap jabatan.

“Laporan besok soal dugaan menteri BUMN Erick Thohir yang melakukan pelanggaran hukum terkait rangkap jabatan, KKN dan dimasukannya perwira aktif di jajaran komisaris BUMN,” kata Ketua Umum Baranusa Adi Kurniawan seperti dilansir law-justice.co, Kamis (9/7/2020) .

“Juga diangkatnya adik ipar beserta kakak kandung Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi komisaris BUMN,” tambahnya.

Link Banner

Dia mengatakan pihaknya melapor ke Ombudsman RI agar segera ditindaklanjuti soal dugaan pelanggaran tersebut.

Baca Juga  Tebang Puluhan Pohon Kelapa, Warga Capalulu Polisikan PLN Sanana

Dia juga mengatakan, Baranusa juga akan meminta Ombudsman mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengevaluasi kedua menteri ini.

“Dan mendesak Ombudsman untuk segera menindaklanjuti kasus tersebut serta meminta Ombudsman segera mendesak presiden untuk mengevaluasi Erick Thohir,” katanya.

Rencananya, mereka akan melaporkan Erick dan Sri Mulyani ke Ombudsman pada pukul 13.00 WIB besok.

Sejak Erick menjabat Menteri BUMN, beberapa perwira aktif dari Polri dan TNI diberi tempat untuk menduduki jabatan di BUMN. Langkah itu pun menuai protes dari sejumlah pihak karena melanggar UU TNI dan Polri. (red/rtm/ljc)