Besok, DPRD Gelar Paripurna Penetapan Ranperda LPJ Gubernur Maluku Tahun 2020

oleh -34 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, besok akan menggelar paripurna untuk penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Gubernur tahun 2020.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Kamis (5/8/2021).

Dikatakannya, proses pembahasan yang sudah dilaksanakan sejak hari Senin kemarin itu diakhiri hari ini dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Hari ini kita menyelesaikan dengan Badan Usaha Milik Daerah, khususnya PT Maluku Energi Abadi, karena ada beberapa hal yang harus dibicarakan secara khusus”, ungkapnya.

Wattimury menjelaskan, PT Maluku Energi Abadi merupakan BUMD yang baru dibentuk dan sementara sedang mempersiapkan proses pengolahan Participating Interest (PI) 10% dari Blok Masela serta sementara menjajaki untuk Blok Bula dan Blok Seram Non Bula.

Baca Juga  Zidane Panggil Reiner Ikut Latihan Bersama Tim Utama Madrid

Ia pun mengaku, dalam rapat kerja tersebut telah diputuskan berbagai kesepakatan yang telah dibicarakan bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah, dibawah kendali Pelaksana harian (Plh) Sekda Maluku dan masing-masing Direktur BUMD.

“Direncanakan diesok hari akan dilakukan paripurna untuk penetapan Ranperda tentang LPJ Gubernur tahun 2020 didahului dengan pendapat akhir dari fraksi-fraksi. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, sebagaimana yang telah kita lakukan sejak Senin kemarin. Walaupun situasi pandemi, tapi karena ini tuntutan peraturan perundangan, kita harus bekerja dan berproses sehingga tidak sampai terhambat agenda-agenda pemerintahan yang harus dilaksanakan”, pungkasnya.

Disinggung terkait rekomendasi, Wattimury mengatakan ada beberapa rekomendasi yang dibicarakan. Yang pertama, yaitu terkait pemanfaatan seluruh anggaran. Menurutnya itu harus sesuai dengan ketentuan perundangan dan menurutnya hal tersebut sudah dijelaskan secara tuntas oleh Sekda dalam rapat kerja.

Baca Juga  Bea Cukai dan BNN Provinsi Maluku Amankan Paket Handphone Berisi Tembakau Gorila

“Yang kedua, kita meminta kepada eksekutif agar hasil dari kegiatan dengan dana dalam APBD 2020 itu harus dilakukan monitoring dan evaluasi supaya asas manfaatnya kepada masyarakat itu terlihat. Jangan sampai anggarannya habis tapi tidak terlihat hasilnya”, jelasnya.

Sedangkan rekomendasi ketiga yaitu terkait perencanaan-perencanaan pembangunan di tahun2022. Wattimury bilang, perencanaan pembangunan tersebut mesti bertitiktolak dari evaluasi di tahun 2020 dan 2021.

“Kita sudah menyelesaikan LKPJ 2020 dan LPJ 2020. Kita sekarang akan masuk pada laporan prognosis evaluasi semester pertama di 2021 dan itu menjadi dokumen-dokumen penting untuk perencanaan didalam perubahan 2021 serta APBD 2022 yang akan datang. Sedangkan catatan-catatan yang lain itu menjadi bagian dari pendapat akhir dari fraksi-fraksi yang nanti akan disampaikan esok hari”, tuturnya. (alena)

No More Posts Available.

No more pages to load.