Bito Temmar: DPRD Maluku Kebablasan Setelah Mutilasi, Amputasi, Kanibal

oleh -1.021 views
Link Banner

Porostimur.com – Ambon: Mantan politisi PDI Perjuangan Bito Temmar berpendapat, niat pimpinan DPRD melaporkan anggotanya Edwin Huwae kepada Dewan Kehormatan adalah tindakan yang kebablasan. Alasannya, kritik dan koreksi yang disampaikan Huwae adalah sesuatu yang elementer.

“Terkait lapor-melapor, itu salah. Itu mekanisme internal DPRD. Jadi, yang bisa melapor itu cuma anggota DPRD. Tetapi sampai kalau terjadi begitu, saya kira kebablasan,” kata Bito kepada porostimur.com, Sabtu (2/10/2021).

Menurut Bito, KUA PPS adalah elemen sangat strategis dalam siklus perencanaan pemerintahan dan pembangunan. Di dalamnya, ada acuan pokok bagi perumusan kebijakan operasional yang disebut APBD. Karena proses pendalaman sangat strategis, papar Bito, prosesnya harus dilakukan secara baik agar ditemukan basis argumen, mengapa RAPBD dibikin.

“Kita saksikan di DPRD beberapa hari ini, KUA PPS dibahas tidak lebih setengah hari, itu tidak masuk akal. Sebetulnya tiga-empat hari karena yang mau didalami sebetulnya pertimbangan-pertimbangan strategis,” tegas Bito.

Sosok yang pernah menjabat dua kali Bupati Maluku Tenggara Barat (sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar) tersebut mengurai, APBD itu musti diubah. Itu berarti ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum sampai kepada keputusan menerima, merevisi, atau menolak KUA PPS.

Baca Juga  Bito Temmar: Gagal Tender Magaproyek Ambon New Port Karena Kebodohan dan Keangkuhan

“Di DPRD terjadi kanibalisasi tahapan-tahapan itu lalu direduksi dalam beberapa jam untuk diputuskan. Saya kira ini kesalahan elementer yang harus diperbaiki di waktu-waktu yang akan datang,” ucap Bito.

Bito menyebutkan kritik Huwae sungguh mendasar. Dengan kritik itu, Bito menilai bahwa Huwae mengajak DPRD tidak gegabah menerima atau memutuskan satu kebijakan. Dia harapkan dengan kritik itu, ke depan akan ada perbaikan-perbaikan di dalam sebuah proses legislasi aturan termasuk APBD.

Melihat proses kilat yang terjadi di DPRD, bito menggambarkannya sebagai sebuah mutilasi, kanibalisasi, atau amputasi proses.

“Proses mutilasi atau kanibalisasi itu tercermin dalam persetujuan pemanfaatan Rp700 miliar dana pinjaman. Kalau dilihat prosesnya, itu salah. Mengapa salah? Namanya pinjaman, harus dikembalikan. Berarti pinjaman harus digunakan secara optimal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan daerah, tetapi karena mutilasi atau amputasi proses, akhirnya DPRD hanya menyetujui begitu saja. Sekarang, apa yang terjadi? Mari kita evaluasi. Apakah dana Rp700 miliar itu benar-benar berguna untuk kepentingan pemulihan ekonomi atau tidak?” Papar Bito.

Bito berpendapat, apa yang disampaikan Huwae sangat berdasar. Sayangnya, DPRD seolah-olah menyiapkan karpet merah untuk kebijakan publik di Maluku jadi satu dua hari dianggap sudah selesai lalu terima begitu saja.

Baca Juga  Belasan Pelaku Usaha Karaoke Di Kota Ambon Masukan Permohonan Izin Beroperasi

“Jadi, bukan Edwin yang harus dievaluasi. Justru ketua DPRD harus dievaluasi karena kepemimpinannya tidak mencerminkan upaya meletakkan DPRD pada prinsip check and balance. Ketua DPRD itu harus ciptakan hubungan dialektis antara DPRD dengan pemerintah daerah tetapi seolah-olah DPRD sudah menjadi sub ordinat pemerintah daerah. Kacau di situ. Jadi tergantung PDI Perjuangan. Mau evaluasi ketua DPRD atau tidak? Itu mestinya dievaluasi,” urai Bito.

Bito akui pernah menjadi anggota PDI Perjuangan dalam kurun waktu sangat panjang. Untuk menjadi pimpinan partai, harus kader utama. Apalagi PDI Perjuangan adalah partai ideologis. Jadi, tidak bisa kader Pratama.

“Ini baru masuk dua tahun terus jadi ketua partai. Salah itu. Mengapa? Karena partai idiologis. Karena kerjanya itu kerja ideologis. Herannya, bisa di PDI Perjuangan, hari ini dengan kata lain sebetulnya PDI Perjuangan telah mengeliminasi dirinya, mengasingkan dirinya dari hakikat sebenarnya,” ungkap Bito.

Bito mengaku merasa lucu mengikuti apa yang disampaikan Murad Ismail selaku gubernur sekaligus ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku.

“Pak Murad mengatasnamakan gubernur. Jadi pertanyaannya, Gubernur ini siapa kalau ikuti pernyataan itu ya kalau gitu gubernurnya siapa. Forum itu forum formal DPRD. Pimpinan partai itu di luar. Beliau mengatakan atas nama Gubernur Maluku dan Ketua DPD. Saya kira ini sesuatu yang tidak boleh. Nah, salah kaprah ini mesti diperbaiki ke depan. DPRD hanya kenal fraksi. DPRD tidak kenal ketua partai yang hadir di situ,” jelas Bito.

Baca Juga  Gempa Magnitudo 3,2 Baru Saja Guncang Kobisonta Maluku Tengah

Terhadap kelakuan Ketua DPRD dan Gubernur Maluku, Bito menilai apa yang dilakukan Huwae dibenarkan dari aspek politik pemerintahan, formal pemerintahan, maupun aspek moral politik.

“Saya kira itu yang mesti diperhatikan. Sebuah otokritik untuk perbaikan. Jangan kemudian melahirkan sikap reaktif seperti begitu. Salah. DPRD itu sekolah kepemimpinan publik. Jadi orang masuk DPRD, harus mewataki dirinya sebagai pemimpin publik. Jadi tidak boleh reaktif. Begitu proses dialektika dalam satu kehidupan politik. Apalagi DPRD. Itu wajar. Jadi jangan main ancaman-ancaman sampai bicara tentang absen. Nah itu salah. DPRD itu bukan taman kanak-kanak yang diabsen. DPRD itu lembaga politik, bukan jumlah kehadiran tetapi esensi kehadiran itu bermakna bagi rakyat atau tidak,” tambah Bito. (tim)

No More Posts Available.

No more pages to load.