Bivitri Susanti: Semua yang Dibahas Dalam Draft Revisi UU KPK Akan Melemahkan KPK

oleh -59 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Ahli Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti ikut berkomentar soal polemik revisi UU KPK.

Dia menyebut jika ada argumen yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun pendukungnya bahwa revisi Undang-Undang (UU) KPK tidak melemahkan, maka hal itu menyesatkan masyarakat.

Menurut dia, argumen bahwa revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi justru menguatkan KPK adalah salah total.

“Semua yang mau dibahas akan melemahkan KPK. Kajiannya sudah banyak, bahwa KPK ditempatkan di bawah Presiden saja, ada dewan pengawas, itu melemahkan. Intinya semua pasal melemahkan, jadi kalau ada argumen mau menguatkan itu menyesatkan masyarakat,” tegas Bivitri kepada Kompas.com, Jumat (13/9/2019).

Bivitri mengatakan, pemberantasan korupsi bisa dibenahi tanpa harus merevisi UU KPK.

Baca Juga  Kemenkes Siapkan 23 Ribu Vaksinator, RSUP J Leimena Jadi Rumah Sakit Simulasi

Misalnya, kata dia, dibenahi sesuai dengan UU Mahkamah Konstitusi (MK), UU Penyadapan atau membenahi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Desain kelembagaan KPK tidak perlu ada yang diperbaiki di titik ini. Ini jelas-jelas pelemahan. Kalau ada argumen menguatkan, itu penyesatan kepada masyarakat,” kata dia.

Oleh karena itu, Bivitri pun berharap agar publik dari berbagai kalangan terus melawan dan didorong sampai revisi UU KPK tersebut gagal.

Apalagi dari kalangan akademisi dan peneliti seperti LIPI juga sudah menyatakan penolakan mereka terhadap revisi UU KPK yang dapat melemahkan KPK itu.

“Jangan berhenti melawan. Harus konsolidasi semua yang tidak setuju untuk terus melawan dan juga harus eksplorasi semua upaya hukum yang tersedia,” pungkas dia.

Baca Juga  Selat Valentine, Surga Tersembunyi di Belakang Pulau Buano
Jelang Debat Perdana, Bivitri Susanti Tak Ada Persiapan Khusus
Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, Foto/Rico Afrido Simanjuntak/SINDOnews

Sebelumnya, berdasarkan draf yang disusun Badan Legislasi (Baleg) DPR, ada beberapa poin dalam UU tersebut yang direvisi.

Pertama, mengenai kedudukan KPK disepakati berada pada cabang eksekutif atau pemerintahan yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya bersifat independen. 

Kedua, kewenangan penyadapan oleh KPK baru dapat dilakukan setelah mendapat izin dari dewan pengawas.

Ketiga, penegasan KPK sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu sehingga diwajibkan bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain.

Keempat, tugas KPK di bidang pencegahan akan ditingkatkan sehingga setiap instansi, kementerian, dan lembaga wajib menyelenggarakan pengelolaan laporan harta kekayaan terhadap penyelenggaraan negara sebelum dan sesudah berakhir masa jabatan.

Kelima, pembentukan dewan pengawas KPK berjumlah lima orang yang bertugas mengawasi KPK.

Baca Juga  KSAL Resmikan Kampung Bahari Nusantara, Bupati Malra Sampaikan Apresiasi dan Dukungan

Keenam, kewenangan KPK untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi yang tidak selesai dalam jangka waktu satu tahun atau SP3. (rtl/red/tribunyogya)