oleh

BPD Toniku Minta DPMPD Halbar Tegur Kades Toniko Terkait Alokasi Dana Desa untuk Covid-19

Link Banner

Porostimur.com | Jailolo: Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Toniku meminta DPMPD Halmahera Bar at agar menegur sikap Pemerintah Desa Toniku dalam hal pengelolaan anggaran desa yang terkesan tidak berpihak pada masyarakat di tengah Pandemi Covid-19

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BPD Toniku M.Hasby Anggo pada Rabu (20/5/2020).

Hasby menjelaskan, indikator tidak berpihaknya pemerintah desa pada masyarakat dibuktikan dengan pencairkannya Dana Desa (DD) Tahap pertama 40%, namun digunakan untuk pembangunan fisik.

Dua item kegiatan tersebut yakni, Pembangunan Selokan Air dan Timbunan Talud Penahan Banjir.

Hasby juga menyoroti anggaran Pembentukan Posko Gugus Tugas Covid-19 di desa tersebut sebesar Rp16 juta padahal realisasinya tidak sampai angka tersebut.

Baca Juga  Cegah Virus Corona Satlantas Polres Kepulauan Sula Bagi Masker

“Dua item kegiatan fisik tersebut memang termuat dalam  APBdes 2020 namun pengesahan APBdes tersebut sudah berada di tengah gejolak Pandemi Covid-19 pada bulan April 2020,” katanya.

Menurutnya,  pemdes Toniku seharusnya merevisi anggaran tersebut untuk kepentingan penanganan  Covid-19 sesuai Permendes, Nomor: 6 Tahun 2020 dan  surat Edaran Menteri Desa, Nomor 8 yang mengisyaratkan agar APBDes Tahun 2020 harus direvisi untuk kepentingan penanganan Covid-19 di desa.

Ia mengatakan pula, anggaran desa yang begitu besar berkisar Rp700juta lebih seharusnya digunakan untuk kepentingan Covid-19, baik itu pemberian BLT kepada masyarakt, pengelolaan Posko Covid-19,  maupun kegiatan pemberdayaan lainnya ditengah pandemi global ini sesuai dengan keinginan masyarakat.

“Bukannya direvisi untuk kepentingan masyarakat di tengah Covid-19, malah digunakan untuk kepentingan fisik yang terkesan mengejar keuntungan segelintir orang”, sesalnya

Baca Juga  Gadis Dibawah Umur Diperkosa 4 Remaja di Kota Ambon

Selain itu, dirinya atas nama BPD juga menyesalkan pihak DPMPD Halbar yang terkesan tidak menghiraukan dan membiarkan tindakan pemdes Toniku.

“Padahal kami sudah melakukan mediasi pemdes dalam rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu dengan masyarakat, guna meminta kepastian pemdes dalam mengalokasikan BLT maupun kepentingan Penanganan Covid-19”, tambahnya

Hal lain menurut Hasby juga sampai saat ini pihak Pemdes Toniku belum melakukan pendataan warga dalam penyaluran BLT maupun bantuan penanganan Covid-19 lainnya. “Ini sudah keterlaluan”, keluhnya

“Untuk itu kami meminta pihak Inspektorat maupun DPMPD halbar untuk melakukan sidak ke Desa Toniku dan melakukan evaluasi kinerja pada pihak Pemdes Toniku, kalau tidak ditanggapi secara serius maka kami akan tindaklanjuti sampai ke ranah hukum sesuai dengan keinginan masyarakat,” pungkasnya. (ash)

Link Banner

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed