BPJS Naik Lagi, Rakyat Pastikan Melawan, Jokowi Silahkan Bersiap-siap

oleh -107 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang ditandatangani Presiden Jokowi disesalkan banyak pihak.

Gelombang kecaman keras serta kritik tajam dan penolakan dari dari para elite dan tokoh.

Tak sedikit pula yang mengunkap kekecewan mendalam atas kebijakan yang dibuat di tengah wabah corona atau Covid-19 ini.

Seperti diungkap Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) yang sebelumnya menggugat Perpres 75/2019.

Mereka menyatakan kecewa lantaran kenaikan iuran kembali diputuskan pemerintah melalui Perpres 64/2020.

”Kami menyayangkan sikap pemerintah,” ungkap Tony Samosir, ketua umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, Kamis (14/5/2020).

Dia menyebutkan, pemerintah seharusnya tidak menaikkan iuran BPJS di tengah wabah corona yang belum tertangani secara total.

Dia mengakui aturan dalam perpres terbaru berbeda dengan perpres sebelumnya.

Baca Juga  Koordinator Milenial Kota Tidore Minta Kedepankan Politik Gagasan

”Memang ada perubahan jumlah angka kenaikan (iuran BPJS), tapi masih memberatkan masyarakat,” jelasnya.

Dia menilai perpres baru itu terkesan mengakali putusan MA atas perpres terdahulu.

”KPCDI akan mengajukan uji materi ke MA kembali atas perpres baru tersebut,” tegasnya.

Rencananya, gugatan disampaikan kepada MA paling lambat pekan depan dengan kembali menggandeng Lokataru Foundation.

Perwakilan Lokataru Foundation Fian Alaydrus mengatakan, pihaknya tetap tidak sepakat bila pembenahan atas masalah defisit BPJS dijadikan alasan untuk menaikkan iuran.

Yang perlu dilakukan pemerintah dan BPJS adalah perbaikan tata kelola.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyatakan, perpres anyar itu tetap bertentangan dengan UU SJSN dan UU BPJS.

Baca Juga  Wajib Punya! Fashion Item Ini Harus Dimiliki Oleh Para Hijabers

“UU SJSN dan UU BPJS mengamanatkan pemerintah hanya membayar iuran rakyat miskin, tapi di perpres 64 ini peserta mandiri kelas III yang juga mampu disubsidi oleh pemerintah,” katanya.

Menurut dia, kelas III dari kepesertaan mandiri itu juga dihuni orang mampu. Sebab, sudah banyak orang mampu di kelas II dan I yang turun ke kelas III ketika Perpres 75 Tahun 2019 dirilis.

“Seharusnya langkah yang diambil adalah melakukan cleansing data PBI dan bila memang penghuni kelas III mandiri miskin ya masukkan saja ke PBI,” ujarnya. (red/rtm/pojoksatu)