Porostimur.com, Ambon – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Yunaedi didampingi Tim Bidang IPP melakukan observasi lapangan berkenaan dengan Audit Pembayaran Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat di Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Maluku berdasarkan ST Nomor PE.12.02/T/ST-363/PW25/2/2023 tanggal 21 Juni 2023.
Audit dilaksanakan pada, Rabu, 5 Juli 2023 itu, berdasarkan permintaan audit oleh Satker PJN Wilayah II Provinsi Maluku atas bencana alam longsor yang terjadi di ruas jalan Liang-Sp.Waipia dan Amahai-Tamilouw serta ruas Saleman-Besi sesuai Surat Pernyataan Bupati Maluku Tengah tanggal 18 Juli 2022 tentang Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Kota Masohi, Amahai, Tehoru, Leihitu, Salahutu, Pulau Haruku, Saparua Timur, Nusa Laut, Teluk Elpaputih, TNS, Seram Utara Barat, Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2022.
Yunaedi menjelaskan, audit dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari kerja mulai tanggal 22 Juni dan direncanakan selesai pada tanggal 25 Juli 2023.
“Tujuan dilaksanakannya audit adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa proses pelaksanaan Penggunaan Dana Mendesak dan Tanggap Darurat Bencana (PMTD) telah dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 59 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (21/7/2023) di Ambon.
Yunaedi menambahkan, pada kesempatan audit lapangan itu, dia dan tim melihat secara langsung penanganan bencana yang terjadi pada ruas Saleman-Besi yang telah selesai dilaksanakan oleh PPK 2.4 akibat longsor.
“Penanganan pada ruas tersebut diantaranya adalah penimbunan dan pemasangan geobag serta bronjong untuk penguatan bahu jalan,” pungkasnya. (red)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
