Porostimur.com, Ambon – Anggota DPD RI, Nono Sampono, menanggapi isu Pengelolaan Investasi Kesejahteraan (PIK) yang dalam beberapa bulan terakhir menjadi sorotan publik. Ia menegaskan bahwa pihaknya bersama Pengelola Investasi Kesejahteraan (PIC) mengikuti langkah-langkah penyelesaian yang diambil pemerintah.
“Langkah penertiban sudah dilakukan, dan proses hukum sedang berjalan. Jika ada permasalahan, tentu harus diselesaikan karena melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pengembang,” ujar Anggota DPD RI asal provinsi Maluku nomor Dr. Nono Sampono, M.Si, saat menggelar buka puasa bersama (bukber) sejumlah jurnalis Maluku di kediamannya kawasan Hative Besar, Kota Ambon, Sabtu (22/3/2025).
Ia juga mengungkapkan bahwa berbagai pihak telah dimintai keterangan terkait kasus ini, termasuk dirinya, pejabat pemerintah daerah, instansi terkait, kepala desa, dan masyarakat.
Dirinya mencontohkan, permasalahan pagar bambu yang kini sudah jelas siapa pelaksananya dan siapa yang bertanggung jawab.
Selain itu, Nono Sampono turut menyoroti kebijakan efisiensi anggaran di bawah kepemimpinan Gubernur Maluku yang baru, Hendrik Lewerissa.
Ia menyatakan bahwa meskipun pemerintah daerah harus menyesuaikan diri dengan keterbatasan anggaran, pembangunan tetap harus berjalan.
