Buka Suara, M Hatta Hehanussa Sebut Dana Rp 5,1 M Tanpa Persetujuan DPRD

oleh -97 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Anggota DPRD Maluku dari Fraksi Gerindra M. Hatta Hehanussa akhirnya angkat bicara soal anggaran Rp 5,1 miliar untuk rumah jabatan sementara Gubernur Maluku.

Saat dimintai penjelasan dari wartawan Porostimur.com, Senin (7/12/2020), pukul 12.00 WIT, Hatta mengatakan kalau dana Rp. 5,1 miliar itu hanya pantas untuk rumah dinas yang sah, bukan rumah jabatan sementara dan itu sangat memperihatinkan.

“Masalah Rp 5,1 miliar itu, DPR tidak tahu kalau diperuntukkan untuk rumah dinas sementara Gubernur Maluku. Untuk itu mungkin kita akan dorong kepada fraksi maupun komisi agar memanggil Kadis PUPR untuk menjelaskan kenapa kok ada anggaran sebesar Rp. 5,1 miliar untuk rumah dinas sementara,” katanya.

Baca Juga  Polisi Mulai Lidik Kasus Ipar Bupati Kepulauan Sula

Hatta Hehanussa juga mempertanyakan apakah rumah dinas sementara itu sudah masuk aset daerah, sehingga biaya rahabilitasinya dibebankan kepada Anggaran daerah.

“Sebenarnya rumah yang harus direnovasi itu kan yang di Mangga Dua karena itu rumah dinas, bukan rumah yang di Wailela” katanya.

Hatta menambahkan, yang menjadi persoalan bukan persoalan wibawa tapi persoalannya anggaran itu sesuai dengan aturan atau tidak.

“Apakah ada nomenklatur rumah dinas sementara? kan itu yang jadi masalah. Untuk itu kita harapkan supaya jangan lagi kita bikin polemik – polemik baru. Bahwa yang jelas kita berjalan dengan aturan yang ada,” tegasnya.

“Yang pasti kita dari anggota DPRD Komisi III maupun Badan Anggaran tidak tahu bahwa ada anggaran sebesar Rp. 5,1 miliar yang diperuntukan untuk rumah dinas sementara.

Baca Juga  Aksi Simpati Dit Polairud Polda Sulut Jelang Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih

“Prinsipnya Fraksi Gerindra juga mempertanyakan pada pihak Pemda dalam hal ini Dinas PUPR,” tegasnya .

Hatta juga meminta siapa pun pejabat daerah agar tidak usah memberikan penjelasan yang memang tidak rasional.

“Marilah kita memberikan penjelasan yang betul – betul sesuai dengan mekanisme dan aturan,” tukasnya.

Hatta Hehanussa kembali menegaskan bahwa tidak ada yang namanya rumah jabatan sementara sebagaimana terpampang di laman lpse.malukuprov.go.id, sebab sesuai nomenklatur mestinya rumah dinas gubernur dan itu adanya di Mangga Dua, bukan di Wailela.

“Kalau tidak salah ada informasi di dalam lelang LPSE yah, nah itu sangat memperihatinkan, bagaimana kok bisa ada rumah jabatan sementara. Yang pasti hal ini perlu diperjelas, apalagi masyarakat sedang susah akibat pandemi Covid-19, lalu tiba-tiba dana sebesar ini yang konon digunakan untuk rehab pribadi, kan ini sangat memperihatinkan,” pungkasnya. (valen)