Buntut Ketum PG, Tinggapy Akui Keretakan Dengan Umasugi

oleh -40 views
Link Banner

[carousel_slide id=’12211′]

@Porostimur.com | Namlea : Dinamika politik dalam tubuh Partai Golongan Karya (Golkar) seolah masih belum terselesaikan.

Walaupun secara de jure, Airlangga Hartarto telah memuncaki partai politik yang pernah menanamkam cakra kekuasaan politiknya selang masa kepemimpinan Presiden RI kedua, Soeharto.

Namun kenyataannya masih ada dilema yang tersisakan pada struktur kepengurusan pada level Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Link Banner

Konflik internal ini juga merambat ke DPD Golkar Kabupaten Buru, selang beberapa waktu terakhir hingga merepresentasikan ketidakseimbangan partai berlambangkan pohon beringin itu.

Kubu pendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang digawangi Ketua DPD Golkar Buru sekaligus Bupati Buru, Ramli Umasugi, harus berseberangan dengan kubu pendukung Airlangga Hartarto yang digawangi Ketua Harian DPD Golkar Buru sekaligus Ketua DPRD Buru, Iksan Tinggapy.

Adanya keretakan ini, tidak dipungkiri Tinggapy saat dikonfirmasi wartawan, di kediamannya, Selasa (20/8).

Menurutnya, kedua kubu dimaksud hanya berbeda pandangan.

Baca Juga  Ngotot Maju di Pilkada Solo, Gibran Dituduh Acak-acak Kaderisasi PDIP

”Ya kalau saya dengan Ketua DPD Pak Ramly berbeda pandangan dalam sisi memilih Ketua Umum DPP PG,” ujarnya.

Saat pemilihan dimaksud digulirkan, akunya, Umasugi dalam kapasitas sebagai Ketua DPD Partai Golkar Buru, telah memberikan dukungan tertulis kepada Bamsoet.

Sementara dirinya lebih memilih Airlangga Hartato untuk melanjutkan tongkat kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar selang 5 tahun kedepan.

”Saya sebagai Ketua Harian DPD PG Buru mendukung ketua yang sekarang, Pak Airlangga. Saya berharap Pak Airlangga yang melanjutkan kepemimpinan ini untuk lima tahun ke depan, karena beliau mampu menjaga marwah partai di tengah-tengah badai yang begitu kuat,” jelasnya.

Dijelaskannya, ada 3 nama yang telah lahir pasca merebaknya badai kepemimpina  dalam Partai Golkar, yakni Setya Novanto yang akrab disapa Setnov, Idrus Marhan dan ditambah Airlangga Hartarto.

”Perbedaannya kira-kira di situ. Beliau (Ramli Umasugi-red) mendukung Bamsoet dan saya mendukung Airlangga,” tegasnya.

Baca Juga  Pelayanan Bank BNI Cabang Jailolo Dikeluhkan Nasabah

Menurut politisi yang kerap dispa Nugie ini, dukungan kepada calon Ketua Umum DPP Partai Golkar harus diputuskan dalam rapat pleno, agar tertanggung jawab, bukannya diambil person per person serta mengatasnamakan lembaga.

Apalagi, akunya, di dalam AD/ART Partai Golkar jelas mengatur tentang keputusan untuk mendukung Ketum DPP Partai Golkar dalam Musyawarah nasional (Munas), haruslah melalui mekanisme pleno.

Mirisnya lagi, tegasnya, keputusan tertulis yang diserahkan Umasugi langsung kepada Bamsoet beberapa waktu yang lalu tidak pernah diputuskan dalam rapat.

”Saya sebagai ketua harian tidak pernah tahu terkait dengan keputusan tersebut,” sesalnya.

Partai Golkar di Kabupaten Buru, tegasnya, merupakan sebuah partai politik yang menjadi milik pribadi seseorang maupun kelompok, melainkan milik seluruh kader Partai Golkar.

”Yang namanya keputusan itu harus dibincangkan, dibicarakan, didiskusikan, sehingga bulat suara dukungannya. Minimal pimpinan kecamatan diundang supaya didengar pendapatnya, karena ini partai. Jadi perbedaan kita di sisi internal partai itu di situ,” terangnya.

Baca Juga  Muslim dan Masjid di Utrecht, Belanda

Atas kepemimpinan Hartarto sendiri, diharapkannya mampu bertahan selang 5 tahun kedepan.

”Mudah-mudahan Pak Airlangga bisa melanjutkan kepemimpinan sebagai Ketua DPP Partai Golkar untuk lima tahun mendatang,” harapnya.

Meski demikian, Nugie tetap menepis halus isu keretakan hubungannya dengan Umasugi yang ramai beredar dan berkembang dalam masyarakat belakangan ini.

”Yang namanya informasi, yang namanya isu, itu bisa benar, bisa tidak. Tergantung dari cara pandang kita melihatnya,” celetuknya.

Meski mengalami perbedaan persepsi tentang figur Ketum PG, tambahnya, hubungan keduanya masih baik-baik saja.

”Beta fine-fine saja. Ini tergambar dari agenda DPRD, agenda kerakyatan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan daerah yang berjalan tanpa hambatan,” pungkasnya. (ima)