Bupati KTT Tekankan Pilkades Serentak 2021 Harus Bebas dari Intimidasi

oleh -185 views
Link Banner

Porostimur.com | Saumlaki: Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon menegaskan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di daerah tersebut yang akan berlangsung pada 1 Maret 2021 harus bebas dari praktek intimidasi.

“Pelaksanaan pemilihan yang akan digelar besok (Senin, red) adalah pesta demokrasi. Itu berarti pelaksanaannya harus terbebas dari pemaksaan atau intimidasi,” kata Fatlolon di Saumlaki, Ahad (28/2/2021).

Secara khusus, Bupati mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah itu untuk bertindak netral dalam proses pelaksanaan Pilkades serentak pada 42 desa di wilayah itu.

Fatlolon bilang, penyelenggaraan Pilkades ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan revisi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017.

Bupati juga telah mengeluarkan surat edaran kepada panitia, penjabat kades serta para camat untuk memastikan pelaksanaan Pilkades serentak ini berjalan dengan aman, damai dan demokratis tanpa ada intimidasi.

Baca Juga  RAPBD 2018, alokasi belanja langsung capai 48%

“Saya juga di berbagai kesempatan menyampaikan bahwa Pemerintah daerah mulai dari saya sampai ke jajaran PNS non struktural sekalipun harus bersikap netral dan tidak berpihak pada calon kepala desa tertentu,” sambungnya.

Bupati menepis berbagai isu yang beredar di tengah-tengah masyarakat bahwa dirinya, atau pimpinan SKPD mendukung sejumlah calon kades tertentu.

“Bila ada yang membawa nama saya atau barangkali pimpinan SKPD atau membawa nama camat, saya pikir ini harus diluruskan karena semangat yang tadi saya sebut salah satunya itu adalah demokrasi. Demokrasi berarti tidak boleh ada pemaksaan dan dan apalagi intimidasi ancaman. Itu tidak boleh ya,” tegasnya.

Mantan pimpinan DPRD Kota Sorong ini berharap siapapun yang nanti terpilih sebagai kades, dia akan memimpin desanya untuk semua warga, dan bukan untuk pendukungnya saja.

Baca Juga  Cegah Radikalisme, Pemuda Dusun Uhe Data Warga Pendatang

“Jadi sekali lagi, saya luruskan bahwa Pemerintah Daerah dan jajaran birokrasi yakni mulai dari saya selaku  Bupati, PNS dan pegawai kontrak, saya imbau untuk tetap netral dan tidak boleh berpihak kepada calon kepala desa tertentu,” tegasnya lagi.

(jefri/koreri)