Bupati Malra Hadiri Penyerahan DIPA dan Penanda Tanganan Pakta Integritas

oleh -47 views
Link Banner

Porostimur.com, Langgur – Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun mengapresiasi kinerja Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tual terhadap pelayanan kepada tujuh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara.

Peryataan ini disampaikan Hanubun dalam sambutanya pada penyerahan DIPA serta penanda tanganan pakta imtegritas yang berlangsung di aula KPPN Tual, Kamis (8/12/2022).

Hanubun dalam sambutanya sedikit menyoroti kantor KPPN saat ini terkait nama, karena nomenklaturnya masih menggunakan nama lama, seharusnya menggunakan nama Langgur karena letaknya berada pada Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara yakni Kota Langgur.

Hanubun pada kesempatan itu meminta Kepala KPPM agar kedepannya, setiap kali menyelenggrakan penyerahan DIPA, hendaknya pada lokasi yang agak luas, sehingga dapat disaksikan oleh masyarakat luas.

“Dalam arti lain, jika air yang mengalir dari Jakarta, singgah di provinsi dan sampai pada 11 kabupaten/kota di Maluku harusnya bersih,” tukas Hanubun.

“Dengan kata lain, pengelolaan keuangan negara harus bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan perlu pengawasan yang ketat oleh pihak penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan dan Polres,” sambungnya.

Pada kesempatan itu, Hanubun mengusulkan agar kedepannya penyerahan DIPA dapat diselenggarakan di aula kantor bupati sehingga kepala-kepala ohoi atau para camat perlu diundang guna memgetahui pengolaan keuangan yang baik.

“Hal ini dimaksudkan dimana untuk memperoleh Dipa ini tidaklah mudah, karena, harus melalui berbagai tahapan dengan pembahasan yang cukup panjang,” tukasnya.

Kata Hanubun, belum lama ini, ada pertemuan seluruh kepala daerah di Tangerang, di mana ada dana yang tidak dianggarkan seperti PPPK yang sudah ditransfer ke daerah namun tambahanya sedikit kurang lebih Rp. 18 miliar melalui dana alokasi umum (DAU), sementara untuk mengantisipasi hal tersebut di butuhkan dana Rp. 32 miliar.

Hanubun membeberkan, pada tahun 2023 untuk kabupaten/kota se-Maluku, anggaran infrastruktur yang paling besar nilainya adalah Kabupaten Malra, yakni sebesar Rp. 231 miliar.

Lebih jelas disampaikan Hanubun, di wilayah kecamatan Kei Besar Rp. 92 miliar akan dikucurkan pada awal tahun ini, namun perkerjaannya belum berjalan sehingga dirinya meminta pihak terkait untuk melakukan pengawasan. Sementara untuk jembatan Rp. 32 miliar sudah dilaksanakan, dan terhadap penggunaanya pun harus transparan.

Hanubun mengharapkan pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan baik dan transparan serta perlu pengawasa pihak terkait.

Hadir pada kegiatan tersebut, Forkopimda, Malra, Kota Tual dan Kepulauan Aru. Para pengguna anggaran baik (KPA). (Saad)

Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News

No More Posts Available.

No more pages to load.