Bupati Malra: Kepala OPD Harus Berikan Sanksi Tegas Bagi ASN yang Lalai

oleh -50 views
Link Banner

Porostimur.com, Langgur – Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun menegaskan, kehadiran para Aparatur Sipil Negara (ASN) terhitung sejak tahun 2022 ini belum menunjukan hasil yang optimal, sehingga bagi seluruh OPD hendaknya melaksanakan apel pagi dan sore hari.

Hal tersebut di sampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun dalam apel bersama yang dihadiri para Asisten, Staf Ahli dan kepala OPD dalam lingkup Pemda Malra, Kamis (17/2/2022).

Dirinya menginstruksikan kepada Kepala OPD agar memberikan sanksi tegas bagi ASN yang lalai, karena berbagai regulasi terhadap PNS telah tersedia, tinggal bagaimana menelaah serta mengimplementasikan di unit kerja masing-masing.

“Sebagai Apartur Pemerintah tentu mengetahui serta paham betul yang mana tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban serta larangan,” tegas dia.

Hanubun bilang, harusnya sebagai PNS merely sudah sangat paham, namun terkadang lebih mengedepankan hak (seperti pembayaran gaji) dari pada melaksanakan kewajiban selaku PNS itu sendiri.

Baca Juga  Pemkab Malra Raih Tiga Penghargaan

Hanubun menegaskan, falam melaksanakan hak dan kewajiban bukan hanya anjuran melainkan dalam ajaran agama manapun mengajarkan hal yang sama di mana jika menerima hak tentu dengan cara baik dan halal, karena tidak layak seorang PNS menerima imbalan/penghasilan tanpa ada jerih payah.

“Pada apel bersama ini selaku Bupati Malra, mengajak pribadi saya dan seluruh keluarga besar PNS agar marilah kita bersama-sama untuk mengintrospeksi diri tentang hak dan kewajiban,” ajak Hanubun.

“Ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 dimana terdapat 17 poin tentang kewajiban serta 14 larangan terhadap PNS ini sangat perlu di ketahui dan di pelajari,” tukasnya.

Selain itu menurut dia, saat ini merambatnya kasus varian Omicron yang mengalami peningkatan baik di masyarakat maupun instansi pemerintah perlu di sikapi dengan serius.

Baca Juga  Hanubun Minta Dinas Koperasi dan UKM Buat Inovasi Baru Dalam Dunia Perkoperasian

“Sebagai mana arahan Presiden pada beberapa waktu lalu maka perlu adanya kelanjutan vaksinasi tahap I dan Tahap II Booster serta tetap mematuhi protokol kesehatan,” ujarnya.

Hanubun menegaskan kepada seluruh OPD agar terus mentaati dan mematuhi aturan protokoler kesehatan pada lingkup kerja masing masing.

“Untuk saat ini saya belum berlakukan Work From Home (WFH) karena masih mempertimbangkan beberapa hal serta masukan dari Tim penanganan Covid 19.
Dirinya (red) meminta agar seluru OPD agar pada hari Jum’at melaksanakan kegiatan olah raga serta pembersihan pada lingkungan fasilitas pemerintah,” katanya.

Hanubun meminta seluruh OPD diminta agar terus mendukung kegiatan pemda dalam rangka percepatan vaksinasi di gedung serba guna dan bagi OPD yang belum mencapai target agar cepat menyelesaikan sesuai target.

Baca Juga  PPN 11% Berlaku Mulai April, Harga Sepeda Motor Honda Naik

Hanubun juga menegaskan pada tahun 2022 ini semua kegiatan yang bersentuhan dengan keuangan telah tersedia yang bersumber dari APBN dan APBD olehnya seluruh OPD di persilakan untuk berproses. (Saad)

No More Posts Available.

No more pages to load.