Bupati SBB Diduga Sunat Dana Desa

oleh -50 views
Link Banner

@Porostimur.com I Ambon : Garda NKRI Maluku dan BEM RI Maluku, melakukan demonstrasi terhadap Bupati Seram Bagian Barat (SBB), M. Yasin Payapo, terkait pemotongan Anggaran Dana Desa (ADD) milik 93 Desa di Kabupaten SBB, sebesar 10%. Aksi unjuk rasa ini dilakukan di depan Kejaksaan Tinggi Maluku, Ambon, Rabu (29/5).

Risman Soulissa, Koordinator aksi, dalam orasinya mengatakan, Pemotongan ADD Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang rincian APBN.

Lanjutnya, Dasar Hukum itu dipakai untuk dikeluarkan keputusan Bupati Nomor 412.2-437 Tahun 2017 tanggal 6 November 2017, tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Bupati SBB nomor 412.2-79 tahun 2017 tentang Penetapan Rincian ADD setiap Desa tahun anggaran 2017.

Baca Juga  Yon Armed 9 Pasopati Gelar Latihan Pratugas Pamrahwan Maluku Utara di Kecamatan Naringgul

Risman berharap Polda Maluku dan Kejati Maluku, segera mengambil langkah-langkah penanganan hukum terhadap sang bupati.

“Segera turung mangente SBB karna ada korupsi besar-besar di sana”, kata Risman.

Kehadiran massa pendemo ini ditemui oleh Kabag Humas Kejaksaan Tinggi Maluku, Samy Sapulete, massa langsung menyampaikan sejumlah tuntutan mereka.

Dalam aksi demo ini ada 3 poin tuntutan yang disampaikan masa pendemo. Mendesak segera Polda Maluku dan Kejati Maluku agar segera melakukan pemeriksaan terhadap Bupati SBB, Yasin Payapo.

Mendesak Polda Maluku dan Kejati Maluku untuk segera memanggil secara paksa Bupati SBB, karena telah melakukan pemotongan terhadap ADD

Bupati SBB telah sepihak menggunakan jabatan sebagai kepala daerah untuk mengeluarkan SK Pemotongan ADD untuk 93 Desa. (Andi)