Catatan Kasus Suap Wali Kota Ambon Ditemukan, Berisi Nilai Fee Proyek

oleh -332 views
Link Banner

Porostimur.com, Jakarta – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan berbagai dokumen izin pembangunan dan catatan nilai fee proyek dalam kasus dugaan suap persetujuan izin prinsip pembangunan Alfamidi tahun 2020 di Kota Ambon.

Alat bukti itu diamankan setelah tim penyidik KPK menggeledah dua kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Ambon.

“Tim Penyidik KPK, Rabu (18/5) telah selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan di dua SKPD Pemkot Ambon, yaitu kantor Dinas PU dan kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP),” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri, Kamis (19/5/2022).

Ali menjelaskan, dari dua lokasi penggeledahan ditemukan berbagai dokumen terkait berbagai usulan dan persetujuan izin proyek pembangunan Alfamidi, disertai catatan dugaan penentuaan nilai fee proyek. Dokumen tersebut, saat ini sudah diamankan dan akan dianalisa untuk menjadi alat bukti dari perkara tersebut.

“Bukti-bukti dimaksud segera akan dianalisa dan disita yang selanjutnya akan dikonfirmasi pada saksi-saksi terkait untuk melengkapi berkas perkara,” tegas Ali.

Baca Juga  Pemkot Ambon Pertimbangkan Antigen Gratis Bagi Peserta Tes CPNS

Sebelumnya, KPK menetapkan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon dan penerimaan gratifikasi.

KPK juga menetapkan Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemkot Ambon, Andrew Erin Hehanussa dan karyawan Alfamidi Kota Ambon, Amri sebagai tersangka.

KPK menduga Richard menerima suap terkait izin pembangunan cabang Alfamidi di Kota Ambon. Amri aktif berkomunikasi hingga bertemu dengan Richard agar proses perizinan Alfamidi bisa segera disetujui dan diterbitkan.

Atas permintaan itu, Richard memerintahkan Kepala Dinas PUPR Pemkot Ambon untuk memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin, di antaranya surat izin tempat usaha (SITU), dan surat izin usaha perdagangan (SIUP).

Baca Juga  KPU Nyatakan Berkas Dua Paslon di Pilkada Halsel Telah Lengkap

Richard juga diduga menerima suap sekitar Rp 500 juta dari Amri. Suap itu terkait persetujuan pembangunan untuk 20 gerai Alfamidi di Kota Ambon.

Selain suap, KPK menduga Richard juga menerima gratifikasi dari sejumlah pihak. Namun, KPK belum dapat menyampaikan lebih jauh mengenai dugaan penerimaan gratifikasi ini karena masih dalam proses pendalaman.

Richard dan Andrew yang menjadi tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Amri yang menjadi tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (red)

No More Posts Available.

No more pages to load.