Kegiatan yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate bersama Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) itu awalnya dirancang sebagai ruang pemutaran film dan diskusi isu lingkungan, khususnya terkait kondisi di Papua yang dinilai relevan dengan Maluku Utara.

Sekretaris AJI Ternate, Suryani S. Tawari, mengatakan kegiatan tersebut murni bertujuan edukatif dan tidak mengandung unsur provokasi.

“Tidak ada unsur lain. Terlalu berlebihan. Anggota TNI yang datang pun mengaku tidak pernah menonton filmnya,” ujarnya.

Kronologi Pembubaran

Upaya pembubaran disebut telah dimulai sejak sebelum acara berlangsung. Sekitar pukul 19.30 WIT, aparat meminta panitia menurunkan poster film yang dinilai sensitif.

Meski demikian, pemutaran film tetap dimulai sekitar pukul 21.30 WIT. Namun tak lama berselang, aparat dari Kodim 1501/Ternate datang dan menghentikan pemutaran film di tengah jalan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Dedi terlihat keluar dari gedung KPK sekitar pukul 15.43 WIB. Ia mengenakan kemeja putih lengan pendek dan celana hitam. Sebelumnya, ia telah berada di gedung antirasuah sejak pukul 10.07 WIB untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

Namun, saat sejumlah awak media mendekat untuk meminta keterangan, Dedi justru langsung berlari meninggalkan lokasi tanpa memberikan pernyataan.

Dikejar Wartawan hingga ke Hotel

Aksi tersebut sontak menarik perhatian wartawan yang langsung mencoba mengejar. Dedi terlihat berlari kencang menuju area sekitar hingga ke Hotel Royal Kuningan yang berada tepat di samping gedung KPK.

Meski sempat dikejar, Dedi berhasil menghindar dan tidak memberikan keterangan kepada media.

Saksi Kasus Suap Impor

Dedi diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

Dalam perkara ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tujuh tersangka terkait dugaan suap dan/atau gratifikasi dalam pengaturan impor barang.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Wira Satya Triputra, mengatakan pelimpahan dilakukan karena lokasi dan objek perkara yang dilaporkan sama dengan kasus yang sebelumnya telah ditangani oleh Polda Metro Jaya.

“Karena locus dan tempusnya sama, dan objek perkaranya juga sama,” ujar Wira di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Efisiensi Penanganan Perkara

Wira menjelaskan, apabila penanganan dilakukan oleh Bareskrim, maka proses penyelidikan harus dimulai dari awal. Hal tersebut dinilai tidak efektif mengingat sejumlah bukti dan keterangan saksi telah lebih dulu dikumpulkan oleh penyidik Polda Metro Jaya.

“Kalau kami dari Bareskrim, kan mulai dari nol lagi. Sementara di sana bukti sudah terkumpul dan saksi-saksi sudah diambil keterangan,” jelasnya.

Meski demikian, Bareskrim memastikan tetap memberikan perhatian terhadap perkembangan kasus tersebut meskipun penanganannya berada di tingkat Polda.

Laporan TAUD dan Proses Hukum Berjalan

Sebelumnya, TAUD melaporkan kasus ini ke Bareskrim melalui laporan polisi tipe B sebagai tindak lanjut dari pelimpahan bukti dan petunjuk oleh Polda Metro Jaya kepada Polisi Militer TNI.

Berdasarkan surat telegram Kapolri Nomor ST/960/V/KEP./2026 tertanggal 7 Mei 2026 yang diterima pada Jumat (8/5/2026), Brigjen Pol Arif Budiman ditunjuk sebagai Kapolda Maluku Utara menggantikan Irjen Pol Waris Agono yang memasuki masa pensiun.

Sebelum mengemban jabatan baru tersebut, Arif Budiman diketahui menjabat sebagai Komandan Pasukan (Danpas) Brimob II Korbrimob Polri.

Polda Benarkan Pergantian

Kepala Bidang Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Wahyu Istanto Bram Widarso, membenarkan adanya pergantian pucuk pimpinan di lingkungan Polda Maluku Utara.

“Benar, malam ini surat telegram dari Mabes Polri sudah keluar,” ujarnya singkat.

Bagian Penyegaran Organisasi

Rotasi jabatan di lingkungan Polri merupakan hal yang lazim dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan pengembangan karier personel.

Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja institusi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di berbagai wilayah, termasuk di Maluku Utara.

(Amirudin Irsad)

Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com

Kapolres Halmahera Selatan Hendra Gunawan, menyampaikan hal tersebut menyusul laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas tambang ilegal di beberapa titik.

“Polres Halmahera Selatan telah mengambil langkah-langkah kepolisian di sejumlah lokasi yang menjadi perhatian,” ujar Kapolres.

Polisi Pasang Garis di Lokasi Tambang

Sejumlah wilayah yang menjadi fokus pengawasan di antaranya Desa Kubung dan Desa Kusubibi. Di lokasi tersebut, aparat kepolisian telah melakukan tindakan awal berupa pemasangan garis polisi (police line).

“Personel kami telah melakukan langkah kepolisian berupa pemasangan garis polisi di lokasi yang diduga digunakan untuk aktivitas pertambangan tanpa izin sebagai bagian dari proses penanganan dan pengawasan,” jelasnya.

Langkah ini, lanjut Kapolres, bertujuan mencegah aktivitas yang berpotensi melanggar hukum serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

Pemantauan Terus Dilakukan

Kapolres menegaskan, hingga kini personel Polres Halmahera Selatan masih berada di lapangan untuk melakukan pemantauan intensif.

Kedua oknum tersebut masing-masing Brigpol AI yang bertugas di urusan Pengamanan Internal (Paminal) dan RK, anggota Polwan di satuan intelijen. Keduanya sebelumnya dijatuhi sanksi etik karena diduga melakukan perbuatan tidak pantas di dalam sebuah mobil.

Kabid Humas Polda Maluku Utara, Wahyu Istanto Bram, membenarkan bahwa upaya banding tersebut telah ditolak, sehingga sanksi pemecatan tetap berlaku.

“Iya, benar. Upaya banding yang diajukan dua anggota Polres Ternate tersebut telah ditolak oleh KKEP tingkat banding Polda Maluku Utara, sehingga sanksi PTDH terhadap keduanya tetap berlaku,” tegasnya, Jumat (8/5/2026).

Tunggu Penerbitan SKEP

Wahyu menjelaskan, saat ini proses administrasi tengah dilakukan oleh SDM Polri untuk menerbitkan Surat Keputusan (SKEP) sebagai dasar resmi pelaksanaan sanksi.

“Untuk sementara menunggu SKEP diterbitkan,” ujarnya.

Ia menegaskan, langkah tegas tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda Maluku Utara dalam menjaga marwah institusi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.

Menurut Hendra, lambatnya proses perhitungan kerugian negara oleh BPKP Maluku Utara tidak boleh menghambat langkah penyidik Polda Maluku Utara dalam menuntaskan perkara yang diduga merugikan keuangan daerah tersebut.

“Kalau BPKP lambat, Polda bisa berkoordinasi dengan BPK. Karena bukan hanya BPKP yang memiliki kewenangan melakukan audit, BPK juga bisa,” kata Hendra saat dikonfirmasi, Rabu (5/5/2026).

Minta Kasus Ditangani Serius

Hendra menegaskan, kasus dugaan tindak pidana korupsi itu harus ditangani secara serius karena berkaitan langsung dengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Selatan.

Ia menilai, perkara tersebut tidak lagi berada pada tahap dugaan biasa, sebab telah dinaikkan ke tahap penyidikan oleh Polda Maluku Utara. Artinya, kata dia, penyidik telah menemukan adanya unsur pidana dalam proyek tersebut.

“Karena sudah masuk tahap penyidikan, artinya unsur pidananya sudah ada. Polda Maluku Utara harus serius dan segera menuntaskan kasus ini,” ujarnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Komandan Korem 152/Babullah, Kepala BIN Daerah Maluku Utara, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara bersama unsur Forkopimda lainnya.

Pemerintah Fokus Tingkatkan Kesejahteraan

Rangkaian kegiatan diawali dengan peninjauan langsung ke rumah-rumah warga suku Togutil. Dalam kesempatan itu, Gubernur Maluku Utara menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui program pembangunan rumah layak huni.

Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan akses jalan dari Trans Tayawi menuju permukiman suku Togutil, serta penyediaan jaringan listrik guna mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat.

“Pemerintah berkomitmen menghadirkan pembangunan yang merata, termasuk bagi masyarakat adat seperti suku Togutil,” ujar Gubernur dalam kesempatan tersebut.

Pentingnya Administrasi Kependudukan

Gubernur juga menekankan pentingnya pendataan administrasi kependudukan bagi masyarakat suku Togutil. Ia meminta agar seluruh warga dapat terdata secara resmi dan memiliki dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Dalam keterangannya di Labuha, Rabu (6/5/2026), Wahyu menegaskan komitmennya untuk mendorong peningkatan kinerja penyidik agar lebih profesional, transparan, dan responsif dalam menangani setiap perkara.

“Sebagai Kasat Reskrim yang baru, saya akan mendorong seluruh penyidik untuk bekerja lebih maksimal, profesional, dan transparan dalam setiap penanganan kasus,” ujarnya.

Tangani Lebih dari 100 Laporan

Wahyu mengungkapkan, luasnya wilayah hukum Halmahera Selatan turut berdampak pada tingginya jumlah laporan yang masuk ke kepolisian. Saat ini, terdapat lebih dari 100 laporan yang sedang ditangani oleh Satreskrim.

“Dengan kondisi geografis yang luas, laporan pengaduan juga cukup banyak. Kami akan bekerja semaksimal mungkin untuk menanganinya secara cepat dan tepat,” jelasnya.

Ia menilai, peningkatan kapasitas penyidik serta penguatan koordinasi internal menjadi kunci dalam mempercepat penyelesaian perkara sekaligus menjaga kualitas penegakan hukum.

Tekankan Integritas dan Soliditas

Selain peningkatan kinerja, Wahyu juga menekankan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas. Menurutnya, profesionalisme aparat penegak hukum harus berjalan seiring dengan komitmen menjaga kepercayaan publik.

Perwakilan LBH Hidayatullah, Syaefullah Hamid, mengatakan laporan itu telah diterima dan teregistrasi secara resmi oleh kepolisian.

“Laporan kepolisian yang kita buat dengan terlapor saudara Ade Armando, Permadi Arya, dan Grace Natalie sudah diterima oleh kepolisian,” ujarnya di Jakarta Selatan, Senin (4/5/2026).

Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/185/V/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 4 Mei 2026.

Dinilai Picu Kegaduhan

Syaefullah menjelaskan, langkah hukum ini diambil untuk mencegah potensi konflik di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan isu sensitif keagamaan.

“Kami ingin dinamika ini dikanalisasi melalui proses hukum, agar tidak menimbulkan respon negatif yang berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama,” jelasnya.

Perwakilan LBH Syarikat Islam, Gurun Arisastra, mengungkapkan bahwa para terlapor diduga menyebarkan potongan video ceramah yang tidak utuh, disertai narasi yang dinilai menyesatkan.

Menurutnya, unggahan pertama dilakukan oleh Ade Armando melalui kanal Cokro TV pada 9 April 2026, disusul Permadi Arya pada 12 April dan Grace Natalie pada 13 April melalui media sosial masing-masing.