Celekan Mata Jelang Pilkada 2020 dan 2022

oleh -102 views
Link Banner

Oleh: Julius R. LatumaerissaEkonom dan Pemerhati Kebijakan Pembangunan Maluku)

Perhelatan pesta demokrasi tahun 2020 semakin dekat, dan berbagai nama calon peserta kontestasi 2020 dan 2022 semakin marak di berbagai media sosial. Pendukung masing-masing kandidat semakin gencar dalam memperkenalkan jagoannya dengan berbagai narasi dan diksi yang kadang terkesan dangkal dan berlebihan.

Fenomena semacam ini adalah biasa dalam menyambut dan pelaksanaan pilkada di berbagai tempat sebagai wujud nyata pertumbuhan dinamika politik di Ambon dan Maluku, karena semua ini adalah bentuk kesadaran demokrasi masyarakat.

Sayangnya pertumbuhan dan perkembangan dinamika ini tidak diikuti dengan pemahaman poliitik yang baik dan sehat di level masyarakat sebagai akibat rendahnya pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik dan juga para kontestan dalam kontestasi politik ini.

Pada kesempatan ini saya secara pribadi mencoba untuk memberikan beberapa pikiran atau pendapat yang sangat sederhana kepada public di Ambon dan Maluku secara keseluruhan, yang berkaitan dengan evoria politik yang berkembang akhir-akhir ini baik di wilayah yang akan melaksanakan Pilkada serentak maupun di berbagai media social yang ada.

Menyangkut masalah figur Calon Bupatai (Cabub) 2020 dan calon walikota (Cawali) Ambon 2022 nanti, jika memang kita semua sadar politik, maka kontestasi 2020 dan 2022 adalah hak semua anak dan warga Maluku dan Ambon untuk hadir di sana, baik yang tinggal di Ambon maupun di luar Ambon atau Maluku. Tidak ada alasan apapun untuk menghalangi seseorang untuk menggunakan hak politiknya.

Akan tetapi yang patut untuk dicermati adalah bagi mereka yang akan mengikuti kontestasi perlu mengenal dan menyadari diri terlebih dahulu bahwa saya memeiliki kemampuan dan kapasitas yang cukup atau tidak, dan berbicara kemampuan ini ada beberapa indikator yang harus perlu diperhatikan antara lain adalah kapasitas leadership dan managerial sperti apa yang saya miliki untuk posisi jabatan sebagai Walikota. Jabatan Walikota bukan suatu jabatan yang mudah untuk dilakukan, untuk itu arena itu bagi yang mau ikut kontestasi ini dibutuhkan kesadaran dan pengenalan akan diri sendiri terlebih dahulu.

Masih terkait dengan figur yang akan tampil sebagai kandidat kontestasi harus memiliki kemampuan ekstra yaitu sebagai Bapak, Kepala, sebagai Ketua, sebagai Manager dan sebagai pemimpin. Unsur-nsur yang Saya kemukakan ini memiliki arti yang berbeda satu dengan yang lain dalam perspektif seseorang sebagai pimpinan.

Baca Juga  Kapolda Maluku Dudu Bacarita Kamtibmas Bersama Masyarakat MBD

Sebagai kandindat sang Calon harus menguasai “persoalan dasar kota Ambon”, dan memiliki visi futuristik dalam membangun Kabupaten / Kotanya kedepan. Jangan karena memilikil sedikit kekuatan finansial, punya kedudukan, sedikit punya dukungan lalu menganggap bahwa sudah mampu menjadi walikota. Ini sangat berbahaya karena yang susah dan menjadi korban adalah masyarakat atau rakyat kita sendiri.

Saya pastikan bahwa dari berbagai Pilkada di Maluku dan khususnya di Ambon selama era reformasi ini yang terjadi adalah karena dorongan “haus kekuasaan”, sehingga yang terjadi juga adalah hegemoni dan oligarki ekonomi dan politik yang terbangun di Ambon dan Maluku. Semua ini disebabkan calon tidak punya visi yang jelas dan terukur.

Tidak ada jaminan bahwa “mantan ini, mantan itu” yang ikut bertarung dalam kontestasi politik akan mampu membangun kabupaten dan kota yang mereka pimpin. Pengalaman sudah terlalu banyak di hadapan kita semua, sehingga kita perlu belajar dari pengalaman. “Mantan ini atau mantan itu” saya yakin belum menjamin akan mampu menjalankan kepemimpinan pemerintahan di wilayahnya dengan baik.

Banyak contoh yang tidak perlu dikemukakan di sini dengan alasan etika dan norma, namun jika kita semua mau jujur sudah pasti akan sepakat dengan apa yang saya katakan ini. Kondisi Ambon secara khusus dan Maluku secara umum sampai hari ini berjalan di tempat artinya perkembangan yang tidak signifikan disebabkan karena kegagalan kepemimpinan, dan kegagalan ini dikarenakan kesalahan masyarakat dan menggunakan hak politiknya yaitu hak memilih (salah pilih).

Rakyat salah pilih karena partai politik sebagai partai pengususng dan pendukung belum memiliki standar yang tepat dan benar dalam merekomendasikan calon kepala daerah kepada rakyat. Pada sisi lain cara pandang masyarakat kita di Ambon dan Maluku yang memiliki hak memilih, pada umumnya adalah bahwa kandidat ini “mantan itu, mantan ini” padahal sesungguhnya yang terjadi seperti realitas yang kita rasakan saat ini. Semua ini tidak terlepas dari cara berpikir “mantan ini dan mantan itu”.

Kita juga sangat naif dan latah dalam berpikir dan bertindak secara politik selama ini dalam berbagai momentum pilkada di Ambon dan Maluku. Kita selalu “under estimate” dan selalu menghakimi figur-figur atau calon-calon kepala daerah tertentu yang sama sekali belum terlibat atau belum mendapatkan kesempatan dalam kegiatan praktika politik di Maluku.

Baca Juga  Tim Gugus Penanganan Covid-19 Halbar Dapat Bantuan APD dari PT. HJM

Ini kesalahan fatal yang selama ini terjadi, tapi kita tidak pernah mau menyadari akan hal ini, karena rasionalitas berpikir dan cara pandang politik kita sudah terkontaminasi dan dilumpuhkan oleh sentimen individual, sentimen kampung, sentimen teman, sahabat, suku, sentiment pulau, bahkan lebih parah lagi dalam skala dan eskalasi yang lebih besar adalah sentimen agama.

Ini kelemahan yang secara nyata selalu dipelihara dan disuburkan oleh kandidat-kandidat yang “miskin konsep”, “fakir visi”, dan “tuna komunikasi politik”, sehingga untuk memenangkan pertarungan di panggung politik pada setiap pilkada, maka masyarakat dicekoki dengan “kedunguan” yang dikemas dengan banyak formulasi “kebodohan” yang menyusahkan rakyat pasca pilkada.

Mari kita melihat ke belakang, kita tarik kembali ke “titik nol”, dan saya ingin bertanya kepada kita semua, sebagai contoh saja bahwa Pak Karel Ralahalu sebelum menjadi Gubernur dua periode, apakah beliau sebagai seorang birokrat, jawabannya tidak, tapi faktanya beliau bisa menjadi Gubernur, A. Vanat dan Bob Puttilehalat sebelum menjadi bupati mereka juga bukan birokrat tetapi fakta mereka adalah bupati dua periode.

Demikian juga Bapak Hasyim Payapo, Bapak Abdulah dan Abua Tuasikal sebelum menjadi bupati dua periode mereka juga bukan birokrat, Bapak Barnabas Orno, sebelum menjabat wakil bupati Bito Temar, beliau juga jadi apa ya..? Jadi sangat KONYOL kalau ada figur baru lalu kita menghakimi dia bukan birokrat, dan mereka semua sebelum menduduki jabatan sebagai kepala daerah mereka juga belum “ menjadi ini dan menjadi itu” lalu apa alasan kita untuk menghakimi beberapa calon dan kandidat yang akan maju pada perhelatan 2020 dan 2022 nanti.

Kita terlalu dangkal dalam melihat dan memahami persoalan yang ada di depan mata kita semua, ini juga adalah argumentasi dangkal untuk pembenaran diri secara sepihak, karena di dalam hati dan pikiran sudah terbangun berbagai sentimen yang saya sebutkan di atas. Jadi saya mau mengajak kita semua kalua ingin Ambon dan Maluku maju, mandiri, maka kita juga harus jujur untuk melihat figur yang ada.

Baca Juga  Pemerintah dan Inpex Teken Kesepakatan Final Blok Masela

Janga skpetis, apatis dan pesimis terhadap “new comers”, karena yang lama belum tentu bagus dan yang baru belum tentu jelek, yang rasanya manis belum tentu baik dan yang rasanya pahit belum tentu jelek. Hargailah hak politik mereka yang akan maju dalam kontestasi 2020 dan 2022.

Momentum politik 2020 dan 2022 harus dijadikan ajang adu konsep dan adu gagasan bangun Ambon. Bukan adu ganteng, bukan “adu ini dan adu itu”. Mari kita belajar berpikir “out of the box”, dan tinggalkan pola-pola lama yang negatif, kalau pola lama positif itu tidak menjadi masalah. Jadi untuk apa kita saling berdebat seperti bertarung ayam jago, karena akhirnya aka nada ketersinggungan dan kesalaha pahaman di antara kita.

Bagi saya secara pribadi rumusnya sangat sederhana, yaitu rakyat Maluku harus belajar dari pengalaman, dan bagi mereka yang sudah gagal seyogyanya secara gentel mengakui dan memaahaminya, jangan karena ingin mempertahankan status quo sehingga menciptakan isu isu “sampah” dan “murahan” di masyarakat karena yang akan menderita adalah rakyat sendiri.

Bagi Kita sebagai pemilih semua memiliki hak untuk menjagokan kandidatnya masing masing, tapi bukan berarti kita saling menjelekan atau saling menjatuhkan, tetapi mari kita mendidik diri kita masing masing untuk berpolitik santun supaya hasil yang kita semua dapat adalah politisi yang mampu membangun Ambon dan Maluku sebagai wilayah yang bermartabat dan punya daya saing yang kuat.

Sering juga saya dengar bahwa Ambon atau Maluku tidak membutuhkan pemimpin yang pandai yang punya konsep, tetapi pemimpin yang cerdas. Ini sebuah konstruksi berpikir yang sangat salah, saya katakan salah karena pikiran itu adalah argumentasi murahan yang dihembuskan kepada masyarakat untuk menutupi kekurangan dan kelemahaan yang ada pada masing-masing figur yang bertarung.

Orang cerdas harus pandai,tidak ada kecerdasan tanpa kepandaian, dan yang tidak pandai itu bukan cerdas tapi “cerdik” dan “licik”. Sehingga bangunan pikir yang kaku dan konyol jangan kita pelihara karena akan jadi bumerang bagi kita semua. (*)