Daftar Upah Minimum 2021 di 34 Provinsi, Maluku-Malut di Atas Dua Juta Rupiah

oleh -26 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Pemerintah mengumumkan daftar upah minimum di 34 provinsi di Indonesia. Berdasarkan daftar tersebut, UMP di wilayah Maluku: Rp 2.604.961, sedangkan Maluku Utara: Rp 2.721.530.

Upah Minimum Propinsi (UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di dalam 1 (satu) wilayah provinsi.

Seperti diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan beberapa waktu lalu menyatakan tidak menaikkan UMP 2021.

Keputusan itu ditetapkan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Baru Tahun 2021 di Masa Pandemi Covi-19.

“Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19,” kata Menaker Ida Fauziyah dalam surat edarannya.

Meski demikian, ada beberapa provinsi yang memutuskan untuk tetap menaikkan UMP 2021.

Baca Juga  Diduga Cantumkan Logo Tanpa Koridinasi, NU Kota Ternate Bakal Proses Hukum

Provinsi Jawa Timur, misalnya, menaikkan UMP sebesar 5,65 persen atau menjadi Rp 1.868.000. Angka itu termasuk yang tertinggi di Indonesia.

Selain Jawa Timur, UMP di Sulawesi Selatan juga naik sebesar 2 persen per 1 Januari 2021. Angka UMP 2021 di Sulsel naik dari Rp 3.103.800 per bulan menjadi Rp 3.165.876 per bulan.

Dua provinsi lain, DIY dan Jawa Tengah, juga memastikan kenaikan UMP pada 2021. Di DIY, UMP naik menjadi 1.765.000 atau naik sekitar 3 persen.

Sementara, di Jawa Tengah, UMP menjadi 1.798.979 dari sebelumnya 1.742.015.

Selengkapnya, berikut rincian UMP 2021 di 34 provinsi:

DKI Jakarta: Rp 4.416.186

Banten: Rp 2.460.968

Jawa Barat: Rp 1.810.351

Jawa Tengah: 1.798.979

Yogyakarta: Rp 1.765.608

Jawa Timur: Rp 1.868.000

Kalimantan Utara: Rp 3.000.803

Kalimantan Timur: Rp 2.981.378

Baca Juga  DiskominfoSandi Kota Ambon dan Yayasan Arika Mahina Sosialisasi SP4N-LAPOR

Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144

Kalimantan Selatan: Rp 2.877.447

Kalimantan Barat: Rp 2.399.698

Papua: Rp 3.516.700

Papua Barat: Rp 3.134.600

Sulawesi Utara: Rp 3.310.723

Sulawesi Barat: Rp 2.571.328

Sulawesi Tenggara: 2.552.014

Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711

Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876

Gorontalo: Rp 2.586.900

Bangka Belitung: Rp 3.230.022

Kepulauan Riau: Rp 3.005.383

Sumatera Selatan: Rp 3.043.111

Sumatera Utara: Rp 499.422

Sumatera Barat: Rp 2.484.041

Jambi: Rp 2.630.162

Lampung: Rp 2.400.000

Bengkulu: Rp 2.215.000

Maluku: Rp 2.604.961

Maluku Utara: Rp 2.721.530

Bali: Rp 2.494.000

NTB: Rp 2.183.883

NTT: Rp 1.950.000

Daftar ini juga bisa dilihat di akun IG Kemnaker.

Sebelumnya, keputusan Kementerian Ketenagakerjaan yang menyatakan tak ada kenaikan UMP pada 2021 menuai berbagai respons.

Baca Juga  Ridwan Marasabesy Akan Polisikan Gubernur Maluku Terkait Makian Terhadap Kaum Ibu

Komite Tetap Ketenagakerjaan (Kadin) Bob Azam menilai, keputusan untuk tidak menaikkan upah 2021 merupakan langkah tepat.

Sebab, kondisi ekonomi Indonesia saat sedang mengalami tekanan akibat virus corona hingga menyebabkan resesi.

“Jadi wajarlah, apalagi ditambah perusahaan-perusahaan yang sedang kesulitan,” ujar Bob.

Menurut dia, langkah itu lebih baik dilakukan demi memastikan agar perusahaan tetap bisa menggaji karyawannya.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menolak keputusan pemerintah itu.

Ia menilai, tak adanya kenaikan upah 2021 akan membuat daya beli masyarakat semakin menurun di tengah kesulitan ekonomi.

“Ini sangat memberatkan buruh dalam kondisi kesulitan ekonomi dan daya beli masyarakat yang lagi turun, tentu sangat berat,” jelas Andi. (red)