`Damai Dengan Corona`, Mengarah Pada Pembiaran Kematian 16 Juta Nyawa!

oleh -114 views
Link Banner

Penulis: Revitriyoso Husodo, Front Kebudayaan Nasional

Kali ini, eksperimen politik pemerintahan Jokowi sudah di luar batas toleransi. Berdamai Dengan Corona jelas bisa dimaknai sebagai penerapan konsep Herd Immunity. Semoga lekas `sembuh`.

Direktur eksekutif program kedaruratan kesehatan WHO, Dr. Michael Ryan mengatakan bahwa negara-negara yang berpikir `berdamai` dengan virus Corona akan secara ajaib menciptakan kekebalan kelompok adalah pemikiran yang keliru.

Herd Immunity(Imunitas Berkelompok)

Link Banner

Herd immunity adalah istilah untuk cara menghentikan penyebaran virus dengan membiarkan sebuah populasi terpapar, sehingga kelompok masyarakat tersebut akan mendapatkan imunitas atau kekebalan alami.

Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Dr dr Sally A Nasution menyatakan kebijakan pelonggaran penerapan PSBB dapat mengancam jiwa mereka yang berada dalam usia produktif (64 persen) dan lansia (9,6 persen).

Hal tersebut dikarenakan banyaknya penyakit penyerta seperti kardiovaskular 1,5 persen, diabetes 10,9 persen, penyakit paru kronis 3,7 persen, hipertensi 34 persen, kanker 1,8 persen per 1 juta penduduk, dan penyakit autoimun sebesar 3 persen (Kompas.com).

Namun dengan metode ini akan menelan banyak sekali korban jiwa dari anggota komunitas yang lemah daya tahan tubuh. Menurut penelitian sekitar 8% terlemah berpotensi akan mati. Maka, akan ada lebih dari 16 juta orang akan mati. Metode ini akan lebih aman jika diterapkan saat vaksin penyakit sudah diketemukan.

Baca Juga  Meski Dikontrak 5 Tahun Oleh Ferrari, Gaji Leclerc Masih Jauh di Bawah Vettel

New Normal (Kematian massal wajar?)

Pernyataan Presiden pada jumat,12/5/2020, “.. kita harus hidup berdampingan dengan Covid-19. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berdamai dengan Covid” serta beberapa kali mengeluarkan istilah “new normal “dari mulutnya, hal itu sangat eksplisit mengindikasikan bahwa beliau atau sang the man behind the gun(jika ada) memang mengambil alternatif sikap, berapapun nyawa harganya, kami tetap ambil selama bussines as usual tetap berjalan. Hal tersebut dapat jadi pemicu chaos hingga kematian massal.

Hanya dalam hitungan hari Kemudian pihak istana menelan ludah sendiri, lalu menyangkalnya berkali-kali melalui berbagai macam media bahwa tak akan menerapkan metode Herd Immunity sebagai langkah memerangi Corona, namun slogan “BDC” masih menggaung.

Pelonggaran penerapan protokol PSBB terjadi, karenanya warga Bogor mulai tumpah ruah berdesak di jalanan tanpa ada tindakan aparat pemerintah untuk belanja kebituhan lebaran.

Baca Juga  Dorong Percepatan Embarkasi Haji Antara, Kemenag Maluku dan Pemprov Gelar Rakor

Nampaknya pemerintahan saat ini senang bermain-main kata karena punya agenda berlawanan dengan suara konstituennya. Mungkin faktor-faktor di bawah ini yang membuatnya gagal konsisten.

Pertama, krisis ekonomi Indonesia pada kwartal kedua 2020 saat ini pertumbuhan ekonomi bisa turun mendekati nol atau bahkan negative growth di -2,6%. dengan demikian iming-iming ekonomi melesat ke udara gatot, alias gagal total.

Proyek harus tetap berjalan agar daya serap belanja infrastruktur negara harus tetap tinggi. Mengapa harus demikian walahualam..

Kedua, rasio besaran belanja terhadap kas dan hutang njomplang. Entah mengapa Pemerintah dengan segudang pakar ilmu ekonomi menghamburkan dana dan hutang untuk belanja infrastruktur tidak proposional dengan hasil balik yang didapat dalam rentang waktu pendek tanpa perhitungan faktor force majeure, dimana sesuatu berjalan di luar kemampuan manusia untuk menghindarinya, merebaknya pandemi misalnya.

Sehingga untuk menutup hutang dan biaya penanggulangan pandemi mau tak mau harus gali lubang untuk tutup lubang ratusan triliun rupiah. Untuk pelegalannya diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi coronavirus disease (Covid-19).

Baca Juga  Hina Profesi Dokter dan Perawat, IDI & PPNI Malut Laporkan Akun Hafid Hasanudin ke Polda Malut

Sebuah manuver perundangan agar pengelolaan dana dapat diatur semau dewek. Win-win solution sekaligus blessing in disguised bagi penguasa nasional dan sang sales rente level dunia bertot, berhasil total! siapa saja yang diuntungkan? Tanyakan saja pada rumput yang bergoyang..

Solusi

Dalam upaya membangun peradaban yang lebih maju, masyarakat harus membangun kekuatan sendiri agar mampu mengatur arah kebijakan negara sebagai `alat pengatur` terkait penanganan Pandemi. Pertama, masyarakat harus belajar sebanyak mungkin permasalahan Pandemi Covid 19.

Kedua, masyarakat harus melakukan upaya hukum dengan melakukan judicial review, peninjauan ulang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tidak sesuai dengan konstitusi dan rasa keadilan. Masyarakat juga harus melancarkan kekuatan tekan(pressure power) agar upaya hukum secara politis dapat dimenangkan.

Ketiga, masyarakat harus mengerahkan segala daya upaya bersama untuk memberikan solusi dengan tetap melakukan pembatasan ketat, saling bergotong -royong mengatasi permasalahan ekonomi, simultan dengan upaya menemukan vaksin bagi Covid 19. Sejarah sedang mengajarkan lompatan kebudayaan untuk menghindari kehancuran. (*)

Sumber: law-justice.co

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *