Dampak Ekonomi Pemindahan Ibukota Sangat Kecil dan Tidak Signifikan

oleh -48 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurahman membaca kontribusi ekonomi untuk penduduk Kalimantan Timur dan negara jika ibu kota pindah.

Diketahui, Jokowi telah mengumumkan secara resmi ibu kota pindah dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin (26/8/2019).

Ekonom Indef pun melihat dampak ibu kota pindah ke Kalimantan Timur tak mendorong ekonomi per pulau terhadap produk domestik bruto (PDB) secara nasional atau negara, dikutip TribunWow.com dari Kontan.co.id, Selasa (27/8/2019).

Meski begitu, pemindahan ibu kota negara berpotensi mendongkrak pertumbuhan PDB riil di Kalimantan Timur sebesar 0,24%.

Di bagian wilayah Kalimantan Utara, diproyeksi mampu mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi 0,02% dan Kalimantan Selatan dan Papua Barat masing-masing sebesar 0,01%.

“Artinya pemindahan tersebut tidak memberikan dampak apa-apa terhadap pertumbuhan GDP rill dan GNE riilnya. Meskipun terhadap PDRB riil regional lokasi pemindahan memberi dampak positif,” ujar ekonom Indef Rizal Taufikurahman, Selasa (27/8/2019).

Baca Juga  Beda PPKM Mikro Diperketat dan PPKM Darurat, ini Penjelasan Jubir Satgas Covid-19 Kota Ambon

Selain itu, anggaran investasi untuk provinsi ibu kota baru juga dirasa tak mampu mendorong indikator-indikator makro ekonomi seperti konsumsi rumah tangga dan investasi secara nasional.

“Pertumbuhan ekonomi secara regional di Pulau Kalimantan secara umum memang ada, namun nilainya sangat kecil dan tidak signifikan,” lanjut Rizal.

Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Para Pengusaha di Kalbar Siap Berbenah
Desain Ibu Kota Baru. (Dokumen: Kementerian PUPR)

Bagaimana Dampak ke APBN?

Mengenai biaya pemindahan ibu kota, disebutkan menggunakan skema non-rightsizing berpotensi membebani APBN melalui kenaikan belanja pemerintah.

Dari hitungan Indef, potensi kenaikan pengeluaran pemerintah secara nasional jika ibu kota pindah ke Kalimantan Timur ialah sebesar 0,34%.

Dengan kenaikan pengeluaran di daerah Kaltim sendiri melonjak 16,12%.

Melihat perhitungan semua itu, Indef memberikan saran agar pemerintah mengkaji ulang mengenai rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Baca Juga  Hanubun, "Vee Kes Yang" Tercatat Dalam Lembaran Nasional

Apabila memang mengharuskan pindah, disebutnya lebih baik menunggu keadaan ekonomi Indonesia membaik.

“Dimana produktivitas industri atau sektor tradable good berbasis sumber daya sedang tumbuh baik dan secara signifikan mendorong nilai tambah dan multiplier effect yang tinggi, secara regional maupun nasional,” ujarnya.

Seorang helper memasang bendera merah putih di atas truknya saat beristirahat di kawasan Jalan Samboja - Semoi, Bukit Bengkirai, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin (26/8/2019).
Seorang helper memasang bendera merah putih di atas truknya saat beristirahat di kawasan Jalan Samboja – Semoi, Bukit Bengkirai, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin (26/8/2019). ((Tribun Kaltim/Fachmi Rachman))

Tanggapan Masyarakat

Survei KedaiKOPI melakukan riset bagaimana persetujuan mengenai pemindahan ibu kota.

Hasilnya, 39,8 persen atau sebagian besar responden mereka tidak setuju dengan pemindahan ibu kota.

Dan yang setuju sebesar 35,6 persen dan sisanya, sebesar 24,6 persen memilih untuk tidak beropini.

Survei tersebut dilakukan pada 14-21 Agustus 2019 di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Dari 48,1 persen responden dari pulau Kalimantan menyatakan setuju terhadap rencana pemindahan ibu kota.

Sedangkan 95,7 persen responden yang berasal dari DKI Jakarta menuturkan tidak setuju terhadap kepindahan ibu kota.

Baca Juga  Daftar Shio Hoki dan Shio Apes di Tahun 2021, Ada Punya Kamu?

Responden dari pulau Sulawesi memiliki persentase persetujuan terbesar terhadap rencana pemindahan ibu kota, yakni 68,1 persen.

Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto Wibowo, menuturkan wajar jika responden dari Jakarta paling banyak tidak setuju.

“Penduduk DKI Jakarta tentu saja yang paling terdampak dari rencana perpindahan ini, tidak mengherankan jika mereka paling banyak yang tidak setuju,” kata Kunto dalam keterangan tertulis, Selasa (27/8/2019).

Menurut penjelasan Kunto, responden Jakarta tidak setuju lantaran belum ada kejelasan apa yang akan terjadi di Jakarta setelah pemindahan ibu kota.

Sebanyak 1200 responden diwawancarai secara tatap muka dengan metode pencuplikan multi stage random sampling.

Margin of error survei ini adalah +/- 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei ini didanai secara swadaya oleh Lembaga Survei KedaiKOPI. (RTL/red/tribunwow)