oleh

De-Gusdurisasi dan Kolor Kekuasaan

Link Banner

Penulis: Binhad Nurrohmat, Penyair, tinggal di Pesantren Darul Ulum, Jombang Jawa Timur

Tulisan ini akan dimulai dengan sebuah klise yang awam: Gus Dur sohor sebagai figur publik yang lucu, jenaka, dan bisa membuat kawan dan lawan terbahak gembira. Bill Clinton dari negeri kapitalis utama dan Fidel Castro dari negeri komunis kawakan telah berhasil dibuatnya terpingkal. Juga jamaah pengajian di desa-desa terpencil yang mimbarnya beratap kain terpal.

Link Banner

Tapi Gus Dur bukan pelawak.

Akhir riwayat Gus Dur di gelanggang politik praktis terasa tragis bagi banyak pihak — tentu tidak bagi seteru politiknya. Gus Dur tak berkeluh karenanya meski ia menilai kesalahan yang dituduhkan kepadanya sebagai kepala negara — terkait perkara Buloggate dan Bruneigate misalnya — tak terbukti secara hukum.

Namun Gus Dur bukan pemuja berhala kekuasaan. Dan ia “miskin” modal untuk meraih kekuasaan. “Modal saya dengkul. Ini pun dengkulnya Amien Rais.” Demikian sebagian ujaran terkenal dari Gus Dur.

Gus Dur rela meninggalkan Istana Negara pada 2001 demi batalnya pertumpahan darah akibat amarah dan kegusaran kelompok pendukungnya yang dapat timbul akibat pelengserannya yang “gelap” kebenaran pangkal soalnya itu. Ini tentu tidak adil. Dan ketidakadilan adalah api yang sanggup membakar dan menjalarkan kobaran kehancuran melebihi batas yang pernah diduga.

Justru lantaran massa pendukungnya yang besar itu merasa gusar, Gus Dur meredam egonya dengan bersabar. Gus Dur paham kekuatan besar ada di hadapan. ABG (ABRI, Birokrasi, Golkar) yang setia kepada Soeharto dan Orde Baru tak tersapu oleh Reformasi 1998.

Boleh jadi Gus Dur merasa “tak repot” dikeluarkan dari Istana Negara. Setelah dilengserkan, semoga publik belum lupa peristiwa Gus Dur di teras Istana Negara seperti pamit dengan melambaikan tangannya kepada publik dengan bercelana kolor.

Gus Dur enteng saja menanggapi asal-usulnya ia bercelana kolor di teras Istana Negara itu. “Agar semua orang tahu saya bukan lagi presiden.”

Sepertinya, nilai kekuasaaan bagi Gus Dur seringan celana kolornya yang tampil di halaman depan banyak media setelah ia melenggang dari Istana Negara dan ia kembali menghuni rumahnya sendiri.

Namun para pengagum Gus Dur, sejak kejatuhannya dari tampuk kepresidenan, terdera rasa kecewa mendalam, bahkan sampai hari ini. Tentu ini bukan sekadar “baper” yang dangkal. Ada rasa keadilan yang terluka karena pelengserannya yang begitu cepat, “politis”, tidak adil dan tak terduga. Juga tak diharapkan — kecuali oleh para penentangnya.

Eforia naiknya Gus Dur sebagai presiden yang singkat ternyata kemudian membuncahkan rasa getir yang tak sebentar dalam diri para pendukungnya.

Apakah biografi Gus Dur adalah tragika-komedi?

Rekaman leluconnya masih kerap terulang. Dan kisah dirinya sebagai presiden di negeri ini yang dijatuhkan dari kursi kekuasaan sontak memicu rasa geram dalam diri massa pendukung fanatiknya hingga jauh ke pelosok negeri serta mengaduk kegelisahan kalangan elit di perkotaan yang pro kepada jalan politiknya.

Gus Dur adalah bukti pertama gagalnya Reformasi 1998.

Belasan tahun setelah pelengseran Gus Dur, serangkaian skenario “operasi rahasia” — yang disebut operasi Semut Merah — yang ingin dipendam selamanya oleh para pelaksananya tanpa terduga tersingkap hingga tampak “aurat”-nya yaitu dokumen surat operasi ini yang jatuh ke tangan khalayak luas.

Penjatuhan Gus Dur dari kursi kepresiden adalah “de-gusdurisasi” yang terjadi semasa hayatnya. Jauh sebelumnya, di masa Orde Baru, Gus Dur tak sedikit kali diupayakan gagal dari sejumlah momentum yang berpotensi menobatkannya sebagai pemimpin di kalangan sipil melalui NU dan wadah-wadah lainnya.

Itulah de-gusdurisasi yang pertama: de-gusdurisasi politik di masa hidupnya Gus Dur. Masih ada de-gusdurisasi yang lain yang terjadi setelah Gus Dur meninggal dunia.

Pernah terdengar isu bahwa Gus Dur di-baptis. Melalui siaran di sebuah televisi swasta, Gus Dur menepis isu itu dengan tegas. “Bohong itu.” Lalu berkedok jargon pluralisme dan toleransi, ada pula gerakan yang hendak “mengesankan” Gus Dur sebagai penyokong pandangan bahwa “semua agama sama”. Padahal sebuah vIdeo menayangkan bukti saat Gus Dur tegas menyatakan di sebuah mimbar pengajian bahwa agama-agama adalah “ora podho” (tidak sama). Di mimbar pengajian pula Gus Dur mengkritik sikap melampaui batas dari apa yang disebutnya “gerakan lintas agama”.

De-gusdurisasi dalam politik dan agama itu bisa terjadi persis melalui kosakata Jawa yang populer melalui komunikasi massa Gus Dur semasa hidupnya yaitu “plintiran”.

Jurus plintiran itu dilancarkan oleh jaringan para penentang Gus Dur dan sebagian pihak yang tampak atau merasa sebagai jaringan pengagumnya.

De-gusdurisasi yang pertama berhasrat menggusur peran dan eksistensi Gus Dur dari kepemimpinan agama, politik dan kekuasaan melalui cara-cara tak obyektif, curang dan tidak adil. Dan de-gusdurisasi yang lainnya adalah pencitraan atau pelabelan yang berlebihan terhadap Gus Dur dan bahkan bertentangan dengan pandangannya tentang agama yang dihembuskan oleh sejumlah pihak setelah kewafatannya.

Dua jenis de-gusdurisasi itu alias plintiran-plintiran itu jauh dari rasa dan performa jenaka. Tak serupa Gus Dur. Jenis yang pertama bergerak dengan kelicikan. Jenis yang kedua bergiat dengan sejenis perayaan klaim yang tidak obyektif melalui sejenis “pemalsuan” dan bahkan lewat dusta.

Lalu apa yang mesti dilakukan setelah semua itu terjadi?

Jawaban moralis yang klise ini kiranya masih patut berlaku: Menyingkap kebenaran yang ditutupi dan meluruskan pandangan yang diplintir di sana-sini.

Saya tak sepakat bahwa Gus Dur “dijerat” oleh para penentangnya sebagaimana judul buku yang antara lain menelanjangi selubung operasi rahasia yang telah menjatuhkan Gus Dur dari kursi kepresidenan. Buku itu berjudul “Menjerat Gus Dur” (2020) yang ditulis dengan tekun oleh Virdika Rizky Utama.

Namun saya bersepakat dengan isi buku itu.

Bisa saja sebenarnya Gus Dur melawan usaha pelengseran atas dirinnya sebagai presiden kala itu. Bukankah barisan pasukan berani mati dan kalangan yang fanatik kepadanya bersiap siaga membela posisinya?

Namun Gus Dur anti-kekerasan.

Gus Dur memilih “mengalah” dan “memaksa” dirinya sendiri berpihak kepada kondisi kehidupan bersama yang tanpa ceceran tumpahan darah lantaran pergolakan kekuasaan, maka untuk itu ia meletakkan kekuasaan, meninggalkan Istana Negara dengan tanpa kemewahan, hanya dengan bercelana kolor.

Gus Durlah yang mestinya paling merasa tersakiti oleh zalimnya penentang kekuasaannya — dan ia sanggup menahan diri dan bersedia menjadi “korban”.

Gus Dur memilih dirinya dijerat oleh para penentangnya, dan ia dijatuhkan tanpa memberontak. Ia amat sadar atas kepedihan yang jumawa ini demi urusan lain yang bernilai lebih tinggi: kemanusiaan. (*)

Link Banner

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *