Demokrasi Angan-angan

oleh -36 views

Oleh: Ahmad Baidhowi AR, Ketua DPP Partai NasDem

Ada pertanyaan menarik yang diajukan oleh M. Steven Fish dan Robin S. Brooks dalam Journal of Democracy Volume 15, Number 1 January 2004, yaitu “Does Diversity Hurt Democracy?”

Riset kecil dan cukup lama ini menarik untuk direnungkan pada akhir tahun politik 2023, karena salah satu hipotesisnya menyebutkan bahwa demokrasi bisa berkembang dengan baik jika penggunanya
adalah masyarakat mono atau dual ethnic.

Sementara dalam masyarakat yang multi-etnik seperti Indonesia, kemungkinan gagalnya cukup besar serta memerlukan waktu yang tidak pendek serta proses yang tidak mudah. Sampai di sini kita bisa bertanya, bagaimana wajah demokrasi kita dalam kurun 25 tahun terakhir, terutama setelah kita memutuskan untuk menggunakan demokrasi liberal?

Dalam berpolitik, membiarkan politikus untuk menerawang dan berangan-angan akan kemenangan adalah sebuah keniscayaan. Namun membiarkan angan-angan kemenangangan berkeliaran secara liar tanpa ada pendampingan yang cukup dalam kebijakan politik yang sesuai dengan lansekap tradisi dan
budaya adiluhung bangsa adalah kesalahan.

Jangan-jangan kebijakan soal pilihan terhadap sistem demokratis kita saat ini mengandung dua kesalahan sekaligus; abai terhadap tradisi dan abai terhadap budaya. Akibatnya, seperti yang kita saksikan dari tahun ke tahun, demokrasi menjadi semacam angan-angan sehingga menimbulkan angan-angan demokrasi (wishful thinking of democracy)
yang berlebihan.

Christopher Booker (2012) menjelaskan bahwa wishful thinking merupakan sebuah pola yang berulang dalam kehidupan pribadi, tetapi juga bisa terjadi dalam ranah politik dan sejarah. Argumen psikologisnya kira-kira akan mengatakan bahwa jika sebuah tindakan, apalagi berjenis kebijakan, dimulai secara tidak sadar karena didorong oleh angan-angan, pada awalnya mungkin semua akan tampak berjalan dengan baik untuk sementara waktu, dalam apa yang dapat disebut tahap mimpi.

Tetapi karena wishful thinking dalam sejarahnya tidak pernah bisa berdamai dengan kenyataan dan fakta empirik, maka pada tingkat tertentu bisa menyebabkan rasa frustasi yang tak berkesudahan. Kira-kira inilah yang terjadi dengan pilihan demokrasi kita saat ini, di mana efek dari pilihan demokrasi menimbulkan kerusakan luar biasa pada perilaku politik warga Negara.

Ciri Kegagalan

Angan-angan kosong berupa kebijakan politis yang selalu dipelihara dengan rapi, diulang-ulangi dan disebarkan secara terus-menerus sehingga menjadi kebenaran yang semu sangat kentara dan terasa sekali dalam kehidupan politik setahun terakhir.

Baca Juga  PDIP Berpeluang Rebut Kursi Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat

Demokrasi di Indonesia, menurut beberapa ahli dan praktisi, telah berlari sangat jauh hingga tertatih-tatih. Saking kencangnya, ada yang masih tertinggal jauh karena merasa demokrasi tak memberi keuntungan apapun bagi mereka, tetapi ada yang merasa bisa menikmati iklim demokrasi saat ini.

Beberapa indikator lemahnya sistem demokrasi adalah tingginya tekanan demografi, protes kelompok minoritas dan hak asasi manusia (HAM), pembangunan infrastruktur tanpa kajian mendalam, pengangguran, korupsi, kekerasan terhadap kelompok minoritas agama, pendidikan, kesehatan, dan
lingkungan. Semua indikator vital ini dinilai gagal, padahal Indonesia sudah menganut faham negara demokrasi terutama pasca reformasi.

Selain itu salah satu indikator gagalnya proses demokrasi di Indonesia karena gagalnya negara dalam merumuskan kebijakan fundamental di sektor pendidikan. Sistem anggaran dan pembiayaan pendidikan kita kacau balau sehingga menjadikan masyarakat lamban menjadi cerdas (slow learners) dan menyebabkan mereka tak bisa secara cepat beradaptasi dengan suasana kehdupan demokrasi yang serba terbuka.

Yang terjadi dalam struktur kebijakan pembiayaan pendidikan kita adalah anggaran yang manipulatif, karena lebih banyak didasari oleh asumsi ketimbang fakta dan data. Kebodohan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh rezim untuk menetapkan status-quo kemiskinan masyarakat melalui program wishful thinking bernama BLT dan beragam jenis kartu.

Dari kacamata Marxian, efek kegagalan demokrasi juga bisa dilihat dari berjamurnya parasit di dalam masyarakat dalam bentuk para-demokrasi seperti mafia (anggaran, pajak, hukum, politik), geng (motor), preman (pasar, pengadilan), calo (anggaran, pemilu), dan para-militer (ormas anarkis). Akibatnya, ruang demokrasi jadi semacam kamar gelap, di mana begitu banyak transaksi gelap, konsensus jahat, pertukaran ilegal dalam pasar gelap politik.

Kekuatan tak tampak ini menyebabkan pemberantasan korupsi gagal total, karena lembaga hukum sendiri tersandera kekuatan ini, sehingga terkesan tak independen dan menangani kasus korupsi sesuai pesanan. Lembaga penegak hukum ini juga seakan menghadapi sebuah ”tembok besar korupsi”, yaitu
korupsi dalam skala masif, berjemaah dan berjejaring, yang sulit diurai ujung pangkalnya dan aktornya bersembunyi di dalam jejaring demokrasi.

Efek lanjutan dari rezim yang merasa paling benar seperti saat ini adalah terjadinya kerusakan birokrasi yang ditandai mandulnya perangkat hukum, macetnya penegakan hukum, dan apatisme terhadap hukum. Hukum yang bertugas mengungkap kebenaran justru jadi aparatus yang memanipulasi kebenaran (Foucault, 2007).

Baca Juga  Demi Ayahnya, 2 Anak Caleg di Jeneponto Bobol Gudang Logistik Pemilu dan Rusak Surat Suara

Di atas semuanya, bermula semua persoalan ini adalah rendahnya kecerdasan masyarakat yang ditandai dengan rendahnya mutu penyelenggaraan pendidikan di tanah air. Demokrasi akan berkembang dengan baik jika ada parameter yang jelas tentang budaya demokrasi yang dibalut dengan tingkat kecerdasan dan tingkat pendidikan warga masyarakat.

Pikiran, kesadaran, dan energi para elite politik saat ini lebih banyak terserap melayani hasrat citra dan pencitraan, yang tanpa disadari jadi sebuah ekses sekaligus perangkap karena demokrasi pencitraan perlu dana sangat besar, yang harus diadakan untuk dapat merawat konstituen dan memenangi suara rakyat.

Demokrasi pencitraan berbiaya tinggi ini jadi bumerang karena ia mendorong individu dan partai mencari dana ilegal, terutama korupsi. Akar penyebab semuanya, sekali lagi, adalah lemahnya sistem pendidikan kita dalam merangkai kehendak berdemokrasi secara cerdas dan beradab.

Kegagalan Undang Undang

Hal lain yang juga perlu dikritisi adalah lemahnya produk undang-undang kita dalam mengawal proses berdemokrasi. Meskipun DPR dan MPR serta pemerintah banyak sekali menerbitkan undang-undang dan peraturan, jika ditelisik secara seksama, terjadi tumpang tindih (overlapping) yang hampir tak termaafkan.

Lihatlah bagaimana undang-undang tentang otonomi daerah telah cedera dengan praktek-praktek koruptif dan melupakan amanah dan pesan founding parents kita untuk mewujudkan keadilan sosial yang merata. Lebih parah lagi, produk undang-undang juga telah gagal dalam melaksanakan amanah demokrasi agar birokrasi menjadi transparan dan akuntabel yang berpusat pada ciri pemerintahan yang membudayakan sistem meritokrasi.

Sistem demokrasi kita saat ini ternyata tidak serta-merta dapat ditransformasikan menjadi pemerintahan meritokrasi dalam konteks masyarakat non-Barat. Pakistan, Bangladesh, Filipina, dan Indonesia adalah sebagian contoh negara yang telah memeluk sistem demokrasi, namun gagal membangun pemerintahan
meritokrasi. Sistem demokrasi modern yang diadopsi di empat negara Asia tersebut tak disertai dengan penyerapan nilai-nilai meritokrasi. Sistem demokrasi hanya dimaknai sebagai instrumen politik dalam proses pergantian pemerintahan dan sirkulasi elite pemegang kekuasaan belaka.

Bahkan reformasi birokrasi yang kerap dipandang sebagai gerak lanjutan dari demokrasi pun tak lebih dari sekadar political fairy tale belaka. Ini lantaran reformasi birokrasi yang dijalankan di Indonesia tak berpijak pada spirit Weberian dalam membangun birokrasi modern yang lahir dari sistem politik demokrasi.

Baca Juga  Ini Kehebatan Senapan Qassam Ghoul yang Jadi Andalan Sniper Hamas Melumpuhkan Tentara Israel

Aksioma politik dalam sistem demokrasi liberal yang bertumpu pada partisipasi terbuka dan pengakuan atas hak individual setiap warga negara untuk berkompetisi dalam kontestasi politik, hanya memicu ledakan partisipasi tanpa disertasi tanggung jawab dan melahirkan para politisi dadakan.

Politisi dadakan tersebut kemudian berkolaborasi dengan pengusaha dan investor dalam mendobrak sumbatan birokratis dengan menggunakan jalur “an informal price system” dalam ekonomi yang diatur secara ketat, demi dan untuk kelangsungan jabatan dan usaha seseorang (Lambsdorff, 2006).

Kesimpulan akhir dari tulisan ini mengacu pada rasa cemas sebagian rakyat Indonesia yang masih bisa berpikir, masihkah demokrasi diperlukan jika kemunafikan terus dipertontonkan untuk menarik simpati?

Argumen hipokrisi dalam politik Indonesia sudah berlangsung sepanjang usia republik ini, yaitu ketika niat berkuasa didominasi oleh kekuasaan semata dan abai terhadap tujuan bersama hidup berbangsa dan bernegara; berbagi gagasan tentang kesejahteraan dan keadilan. Keuntungan otomatis yang bisa diperoleh sebuah negara demokratis adalah berfungsinya seluruh aspek pengelolaan dan penyelenggaraan negara secara demokratis, termasuk di dalamnya aspek perkembangan pendidikan.

Dalam Journal of Education Finance, Walter W.McMahon (2006) menyebutkan bahwa hampir semua negara demokratis yang maju dan terkemuka menyumbang sebanyak 92.1% pembiayaan pendidikan
dasar dan menengah. Hal ini terlihat dari intensnya pajak untuk kebutuhan pendidikan disosialisasikan kepada dunia industri. Sedangkan di beberapa negara berkembang yang berfaham demokratis, perkembangannya sedikit lebihlamban, yaitu sekitar 78%. Di manakah posisi Indonesia?

Pertanyaan lanjutan yang seringkali muncul kemudian adalah, apakah negara masih memiliki peran penting dalam membentuk perilaku bertanggungjawab? Jika mengikuti logika Plato dalam The Republic (1992), jelas negara sangat dibutuhkan untuk menegakkan moral agar tercipta struktur masyarakat yang
harmonis.

Tetapi melihat bagaimana posisi negara dalam menyelesaikan karut-marut persoalan yang menyangkut praktek korupsi dan penanganan masalah kekerasan membuat kita pesimis, bahkan bisa jadi berbalik menuding negara sebagai sumber terpecahnya moralitas dan etika masyarakat untuk mencintai
bangsanya.

Selamat menyambut pemilu 2024, semoga pemimpin ke depan memiliki kecerdasan hati dan pikiran untuk menebarkan amanah konstitusi, yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur untuk semua. AMIN aja dulu. (*)

No More Posts Available.

No more pages to load.