Diam saat Positif Covid-19, Menteri Airlangga Dinilai Membohongi Publik

oleh -77 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Tim Koalisi Warga LaporCovid-19 menilai, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak pantas menjadi pejabat publik karena tidak mengumumkan saat terpapar virus corona.

Inisiator LaporCovid-19 Irma Hidayana mengatakan, sikap Airlangga yang tidak mengumumkan bahwa dirinya positif covid-19 berarti membohongi publik.

“Pak Airlangga bukan contoh pemimpin atau menteri yang baik. Tidak memegang prinsip demokrasi, sebab tidak jujur, tidak terbuka, artinya membohongi publik bahwa dia pernah terinfeksi. Ini sama halnya enggak beretika dan tidak bermoral. Ini namanya tidak bertanggung jawab, tidak layak menjadi menteri,” tegas Irma seperti dilansir dari Suara.com, Selasa (18/1/2021).

Dia juga menyangsikan pernyataan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, yang mengklaim pihak istana sama sekali tidak tahu Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu pernah terinfeksi.

“Menurut saya enggak masuk akal kalau istana enggak tahu, bahaya banget,” ucapnya.

Baca Juga  Brimob Polda Malut Berhasil Musnahkan Senpi dan Granat di Falabisahaya

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa Airlangga pernah terpapar covid-19 dalam acara ‘Pencanangan Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesen’, Senin (18/1/2021).

Airlangga hadir dalam acara tersebut sebagai pendonor Plasma Konvalesen. Syarat menjadi pendonor adalah pernah terpapar covid-19.

Bahkan, kabar ini juga baru didengar oleh Istana yang mengaku tak tahu pembantu kepala negara itu pernah terpapar covid-19.

“Kami tidak tahu juga kalau positif. Kalau saya dan jajaran Setpres tidak tahu, tidak ada pemberitahuan resmi,” kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada wartawan melalui pesan singkat, Selasa (19/1/2021).

Menurut Heru, istana tidak bisa mengumumkan status kesehatan menteri secara sepihak tanpa konfirmasi dari menteri terkait. (red/suara)