Didesak Bayar Kerugian Negara, Ko Hai Minta Maaf

oleh -82 views
Link Banner

Porostimur.com | Namlea: Usai ramainya pernyataan Ko Hai yang tidak mau membayar ganti rugi temuan BPK, DPRD Kabupaten Buru meminta Arnis Kapitan alias Ko Hai bijak menyelesaikan kerugian negara sebesar Rp.500 juta di proyek RSUD Namlea TA 2018 lalu.

Permintaan itu disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Buru, M Rum Soplestuny, SE menanggapi tantangan yang dilontarkan bos PT Pemalut Utama Group ini yang ogah mengembalikan kerugian negara Rp.500 juta lebih.

Menanggapi kebandelan Ko Hai itu, Ketua DPRD Buru ini menegaskan, pastinya sikap DPRD tidak bertentangan dengan aturan atau atensi temuan rekomendasi dari BPK RI.

“Hari ini kalau ada rekomendasi khusus juga dari BPK RI turun, maka DPRD juga akan bersikap dan akan menindak lanjuti itu,” tandas Rum Soplestuny, Jum’at (29/1/2021).

“Yang pastinya, arah gerakan dan sikap DPRD tidak menyalahi aturan yang ada. kita akan mengacuh kepada hasil audit BPK RI. Kalau hari ini ada temuan dan sebagainya makan akan kita bahas di DPRD,” lanjut Rum.

Menanggapi kebandelan Ko Hai karena ada merasa punya pekerjaan lebih di luar kontrak pada tahun 2018 lalu, Rum Suplestuny mengatakan, pada saat kontrak duduk, tahun-tahun kemarin ada diawasi oleh kejaksaan. “Harus ada atensi dari kejaksaan,” tukasnya.

Baca Juga  Polres Maluku Tenggara Akan Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks Terkait Covid-19

Kata Rum, kalaupun ada pekerjaan di luar kontrak itu disuruh konsultan pengawas, seharusnya ada persetujuan pimpinan proyek juga pihak RSU dan sebagainya.

“Komponen itu harus dilibatkan untuk berkonsultasi agar diputuskan pekerjaan di luar kontrak tersebut benar atau tidak benar,” ucap Rum.

Untuk itu, Rum sebagai Ketua DPRD, dan juga sebagai pimpinan lembaga tetap mengimbau Ko Hai agar masalah kerugian negara harus diselesaikan .

‘Kalau memang ada kerugian negara di sana dan dikaji betul memang ada kerugian negara, berarti harus dikembalikan. Sebagai pihak ketiga, kontraktor harus menyelesaikan kerugian itu,” kata Rum.

Sementara itu, pada Kamis malam tadi, beredar luas video berdurasi 53 detik yang berisi pernyataan Ko Hai. Video ini beredar luas di kalangan masyarakat Pulau Buru melalui platform whatsapp.

Dalam video tersebut, Ko Hai menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan dirinya dan pemberitaan di media bahwa ia menantang BPK RI dan auditor BPK RI.

Di video yang dibuatnya sendiri, lalu dibagikan lewat whatsapp, Ko Hai menyatakan akan menaati dan membayar kerugian akibat kekurangan volume pekerjaan .

Baca Juga  PMKRI Cabang Ambon Nilai Gubernur Maluku Lalai Dalam Menjaga Wibawa Pemerintahan

“Itu tidak benar, dan saya akan mentaati sesuai ketentuan yang ada di dalam LHP BPK RI sesuai rekomendasi temuan kekurangan volume tersebut,” janji Ko Hai.

Sebagaimana diberitakan Arnis Kapitan alias Ko Hai menuduh BPK RI Perwakilan Maluku tidak betul, menyusul adanya temuan kerugian negara sebesar Rp.500 juta lebih pada proyek pembangunan gedung RSUD Namlea TA 2018 lalu.

Karena itu, Arnis Kapitan yang juga Bos PT Pemalut Utama Group, dengan tegas menolak mengembalikan kerugian negara tersebut sampai hari ini. Padahal ia sudah diwarning mengembalikan kerugian itu sejak tahun 2019 lalu.

Bukan hanya menolak, tapi Arnis Kapitan juga menantang BPK RI dan Pemkab Buru cq bupati, cq RSUD Namlea untuk membawa masalah ini ke ranah hukum.

“Saya 90 persen yakin akan menang,” tantang Arnis Kapitan.

Ditemui di Cafe 88 , Rabu siang (27/01/2021), di hadapan wartawan, lelaki yang di kalangan kontraktor dipanggil Ko Hai ini mengawali percakapan dengan menyalahkan BPK RI Perwakilan Maluku.

Ia mengaku kalau BPK RI datang memeriksa proyek yang dikerjakan olehnya di Tahun Anggaran 2018 lalu, tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.
Konon saat petugas dari BPK RI datang, hanya didampingi pegawas dari Dinas PUPR Kabupaten Buru. Sedangkan dirinya selaku rekanan, juga konsultan proyek dan pihak RSUD Namlea tidak ada di sana.

Baca Juga  Prakiraan Susunan Pemain Bayern Munich Kontra Eintracht Frankfurt Dini Hari Nanti

Petugas BPK RI disindir seenaknya memeriksa proyek tersebut lalu menetapkan kerugian negara akibat pekerjaan pengecoran konstruksi tidak sesuai RAB yang mengindikasikan adanya kerugian negara sebesar Rp.500 juta lebih.

Menanggapi temuan BPK RI tersebut, Ko Hai mengaku sudah menyanggah secara tertulis .Ia tidak menyangkal adanya fisik pe

Menanggapi temuan BPK RI tersebut, Ko Hai mengaku sudah menyanggah secara tertulis. Ia tidak menyangkal adanya fisik pengecoran konstruksi tiang bangunan yang tidak sesuai RAB.

“Waktu itu kita tidak mendampingi. Konsultan juga tidak mendampingi karena ada berangkat. Dia (BPK RI) datang sendiri lalu ukur sampai malam-malam lalu buat temuan.

Namun kata Ko Hai, ada dua item pekerjaan yang duluan dikerjakan di luar kontrak alias tidak ada dalam RAB senilai total mencapai Rp.575 juta.

Ia berdalih, pekerjaaan di luar kontrak itu karena kebutuhan konstruksi yang harus dilaksanakan saat itu juga. Namun tidak dibuat CCO-nya.

(ima)