Diduga Bermasalah, Proyek Jalan Waitinagoi-Wailoba Picu Beda Pendapat

oleh -150 views
Link Banner

@porostimur.com | Sanana: Proyek Pembangunan jalan Waitinagoi-Wailoba (tanah ke sirtu), Kecamatan Mangole Tengah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Maluku Utara, diduga bermasalah.

Proyek jalan dengan nilai sebesar Rp. 11.900.000.000,00 dengan nilai HPS sebesar Rp.11.899.136.558,94 dan nilai kontrak yang ditetapkan sebesar Rp 11.560.236.590,00 yang bersumber dari APBD 2018 itu, menjadi pemicu beda pendapat antara Kapala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Sula dengan Kontraktor Pengawas.

“Pekerjaan itu masih sedikit bermasalah, baru kiri kanannya gunung batu jadi kalau ada yang berteriak jalan itu lumpuh, memang kondisi alam seperti itu. Belum lama ini juga longsor dan sudah kita perbaiki tapi itu akan sama saja karena sekitar itu tebing ditambah sumber air juga disitu, yang penting kita sudah berusaha, karena kami juga tidak mau ambil resiko, sebab segala usaha kita sudah lakukan,” kata Kabid Bina Marga Isnain Masuku kepada kabardaerah.com, Rabu (26/6/2019).

Baca Juga  Shell Akan Buka Tender untuk Blok Masela, Pertamina Boleh Ikut

Isnain juga megakui, anggaran dari Rp.11.560.236.590,00 baru cair 50 persen dan sisa 50 persennya lagi akan dilanjutkan pembangunan banguna tersebut, tapi tergantung dari kondisi lapangan.” Kalau kondisi lapangan tidak memungkinkan berarti anggaran tersebut dikembalikan ke kas Negara atau Kas Daerah,” kata Isnain.

Pengawas lapangan Damir saat ditemui mengakui Proyek pembangunan jalan dengan nomor kontrak 910.916./620/04.BM/DPUPRKP-KS/4/2018, nilai kontrak Rp Rp 11.560.236.590.00 tahun 2018, dikerjakan oleh PT. Amarta Mahakarya atas nama kontraktor Abraham alias Bram belum diselesaikan kurang lebih 3 km yang belum di sirtu dan tidak dilakukan adendum.

“Pekerjaan badan jalan yang dibuka sepanjang 16.5 Km lebar badan jalan yang dibongkar 16 meter dan lebar badan jalan tanah ke sirtu sesuai kontrak 6 meter itu masih tersisa 3 km yang belum disirtu. Itu pun pekerjaan sudah melebihi volume Sedangkan anggaran baru dicairkan 50 persen dan langsung dilakukan pemutusan kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan demikian sisa pekerjaan dapat diselesaikan apabila dianggarankan di APBD Perubahan 2019 atau APBD murni 2020,” ujar Damir. (raka)

Baca Juga  Pimpinan Sementara DPRD Buru Angkat Bicara Soal Molornya Pengesahan Pimpinan DPRD Definitif