Diduga Korupsi, Garda NKRI Maluku Lapor Bupati SBB Ke Polda

oleh -37 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ambon : Kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) yang menyeret nama Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), M. Yasin Payapo, terus disorot.

Adalah Garda NKRI Maluku yang kembali mengungkit dugaan korupsi tersebut dengan cara melaporkan orang nomor satu tersebut ke Direktorat Reskrim, Polda Maluku, Jumat (31/5).

Sehari sebelumnya, Garda NKRI juga melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Krjaksaan Tinggi Maluku. Mereka menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), segera memeriksa Yasin Payapo atas dugaan tindak pidana korupsi dengan modus pemotongan ADD dan DD milik 93 desa di kabupaten tersebut.

Link Banner

Laporan ini juga dilakukan karena upaya penegakan hukum oleh Polres SBB atas laporan korupsi sang bupati dihentikan. Atas dasar itu, Garda NKRI kembali melapor kasus tersebut di Direktorat Reskrimsus Polda Maluku.

Baca Juga  OJK: Positif, penyaluran kredit triwulan IV 2017

Ketua Garda NKRI Maluku, Zen Lelangwayang mengatakan, pihaknya sudah resmi melaporkan bupati ke pihak kepolisian.

Laporan mereka langsung diterima. Namun polisi juga meminta meraka untuk membuat laporan ke Polda Maluku sebagai legitimasi untuk Mendisposisi laporan tersebut.

“Kita sudah buat laporan. Polisi langsung menerima laporannya, namun mereka juga meminta kita untuk memasukan surat laporan ke Polda Maluku, agar bisa di disposisi dan selanjutnya menanyakan ke Polres SBB, ” katanya.

Sebelumnya, lanjut Zen, Polres SBB sudah menutup kasus bupati dengan nomor surat Sp.Lidik/33/V/2018/Reskrim, tertanggal 07.05.2018. Atas dasar itu, pihaknya membuka lagi laporan tersebut karena merasa ada kejanggalan dalam kasus tersebut.

“Kami punya alasan sehingga membuka kembali kasus itu. Kami lakukan itu lantaran tidak Terima dengan sikap Polres SBB, yang menutup kasus tersebut,” ujarnya.

Baca Juga  Tikam Warga Bitung Hingga Meregang Nyawa, Lepris Diamankan Resmob Maesa

Sebagaimana diketahui, bupati sebelumnya sudah dilaporkan namun prosesnya tak kunjung usai dan langsung dihentikan. Ia dilaporkan atas dugaan pemotongan ADD dengan menggunakan SK Nomor 412.2-437 Tahun 2017 tanggal 6 November 2017 tentang perubahan atas lampiran Nomor 412.2-79 Tahun 2017 tentang penetapan rincian ADD setiap desa Tahun Anggaran 2017.

SK ini dikeluarkan bupati atas rujukan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang rincian APBN. Namun keputusan bupati dianggap keliru, karena prioritas penggunaan dana desa yang diatur dalam Pasal 4, Bab III, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Nomor: 16, Tahun 2018, tentang: Prioritas Penggunaan Dana Desa, Tahun 2019, tidak seperti yang dimaksud bupati.

Dimana, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Zein mengatakan, pemotongan itu telah melanggar hukum.

Baca Juga  Putus Mata Rantai Covid-19, Unit KBR Detasemen Gegana Semprotkan Cairan Disinfektan

Pemotongan dana 10 persen, kata Zein, jika digunakan bagi kesejahteraan masyarakat, tidak masalah. Namun, ternyata dipakai untuk keperluan lain, yakni pelaksanaan Pesparawi Tingkat Provinsi di SBB Tahun 2017.

Menurut Zein, pemotongan itu tidak masuk akal karena anggaran Pesparawi 2017 sudah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp18, 7 miliar. Selain itu juga bantuan Rp500 juta dari Pemerintah Provinsi Maluku.

“Garda NKRI Maluku akan mengawal terus kasus ini hingga mendapat titik terang. Kami juga minta aparat untuk menegakan hukum di bumi Maluku,” pintanya. (dayat)