Diduga Oknum Jaksa Lakukan Pemerasan, Gabungan Elemen Gerakan Gelar Aksi Unjuk Rasa

oleh -616 views
Link Banner

Porostimur.com | Labuha: Diduga kuat adanya pemerasan kepada rakyat kecil oleh beberapa oknum Kejaksaan Negeri Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, sejumlah mahasiswa di Halsel yang tergabung dalam Front Cipayung Plus menggelar unjuk rasa menuntut adanya prosses hukum terhadap oknum Jaksa tersebut.

Titik sentral aksi yang berlangsung Senin, (06/07/20) di Tugu Ikan Desa Tomori Kecamatan Bacan, terdiri dari PC. PMII Halsel, GMKI Cabang Bacan, HMI Halsel, PC.KAMMI Halsel, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Masa aksi dalam sambutanya mengungkapkan bahwa, aksi tersebut dilakukan atas ketidakadilan hukum yang dilakukan Oknum Jaksa terhadap masyarakat kecil. Hal tersebut menurut masa aksi telah mencederai amanat konstitusi bangsa sebagaimana di amanatkan dalam UUD 1945.

Harus pihak jaksa bijak dalam mengambik kebijakan sehinga hukum tidak dijadikan lahan bisnis, teriak masa aksi dalam orasinya. Sambungnya menilai jaksa cacat dalam mejalankan amanat yang diberikan negara karena diduga pemerasan Oknum Jaksa dinilai masuk dalam unsur paksaan.

Link Banner

Berdasarkan keluhan Arter yang diduga korban pemerasan Onum Kaksa bahwa, oknum menyuruh After untuk membayar dengan jumlah uang Rp. 20.000,000, (Dua Puluh Juta) rupia agar yang bersangkutan dapat dibebaskan dari hukuman tersebut.

Baca Juga  3 Kali Gempa Goyang Maluku Hari Ini

” Menurut sumber yang kami dapatkan telah adanya pemersan terhadap Arter yang dilakukan Oknum Jaksa Labuha dengan meminta sejumlah uang, Teriak Masa aksi yang enggan namanya dipublis. Bahkan Oknum juga meminta agar kendaraan motor milik Arter (Sumber) bisa dijadikan sebagai gantinya apabila nominal uang yang diminta tidak ada.

Selain Safri Nyong, SH. Mewakili Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Halsel dalam orasinya mengatakan Negeri Saruma yang ditinggal para leluhur yang harus dijaga dan dirawat oleh masyarakat Halsel, sehingga tidak dikotori oleh oknum-oknum uang tidak bartanggung jawab.

Lanjut Safri dalam orasinya sedikit menyampaikan di hadapan publik atau masyarakat Halmahera Selatan bahwa persoalan ini ada putusan yang jatuh pada tanggal 15 kemarin yang bersangkutan (Arter/Sors) dinyatakan dalam amar putusan bahwa yang bersangkutan tidak ditahan. Kata Safri olehnya itu kami pertanyakan adalah perintah Eksekusi Kejaksaan Negeri Labuha bahwa, mengeksekusi apa dasar hukumnya, ” teriak Safri.

Baca Juga  Dua Gempa Susulan Kembali Guncang Ambon Malam ini

Kami hadir disini untuk mempertakan itu yang pertama. Kedua saya mengamati ada unsur-unsur yang tidak menyenangkan yaitu pemerasan.

“Kanapa saya katakan pemersan, karena pada saat putusan saya melihat kepada istrinya terpidana ada beberapa komunikasi melalui via Whatsapp permintaan ketiga oknum jaksa yang tertulis namanya disitu, dab via rekaman suara ini menandakan bahwa, ketiga oknum jaksa ini diduga perbuatannya telah mencederai torang punya hukum Negara maupun hukum adat yang telah diwariskan oleh leluhur dan wajib hukumnya kami lakukan pengawalan, “tegas Safri.

Dalam orasinya Safri meminta kepada elemen gerakan agar mengutuk keras perbuatan yang diduga mencederai Kontitusi Bangsa.

Sebelumnya terpidana (Aster George Daeng) Alias sors dari Desa Wayaloar Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera selatan

Sementara itu, Mananggapi atau menindak lanjuti ketegasan Kejati Maluku Utara (Malut), DR. Erryl Prima Putra Agoes untuk melarang anak buahnya nakal ditanggapi serius oleh Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan (Halsel), Fajar Haryo Wimboku.

Seperti dilansir www.liputan-malut.com belum lama ini, Fajar mengatakan penegasan Kejati Malut itu sudah menjadi komitmen bersama harus menindak Jaksa dan TU yang melakukan hal-hal diluar ketentuan.

Baca Juga  Ditres Narkoba Polda Maluku amankan 2 pengedar narkoba

“Maka Pak Kejati minta kita mslaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sesuai ketentuan yang berlaku alias tidak bisa lakukan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan pada waktu pencanangan program WBM-WBBK sudah sampaikan semua Jaksa untuk tidak KKN,” tegasnya

Ketika dikonfirmasi apakah Oknum Jaksa bisnis tidak masuk Jaksa Nakal.? Fajar dengan tegas mengatakan, jika bisnis itu menggunakan kekuasaan atau jabatan dan menguntungkan pribadi maka itu kategori nakal karena membawa nama institusi.

“Kalau ditemukan kita akan laporkan ke Pimpinan supaya diberikan sanksi dan sanksi itu bisa ringan dan juga bisa pelanggaran berat,” pungkasnya

Diketahui, hasil penelusuran Redaksi Liputan Malut disejumlah sumber menyebutkan bahwa ada oknum Jaksa di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan (Halsel) kuat dugaan melakukan expansi bisnis secara pribadi dan menitipkan barang bisnisnya di salah satu pengusaha untuk dijalankan dan objek bisnisnya ditujukan kepada para kepala desa di Halmahera Selatan. (adhy)