Diduga Serobot Lahan Warga, Pemda MBD Disomasi Pemilik Lahan

oleh -133 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Bupati Maluku Barat Daya (MBD) dan Dinas PUPR MBD mendapat somasi dari pemilik lahan pada kawasan Riperanme Wewemna, Gunung Lerai, Desa Lawawang, Kecamatan Pulau Marsela,

terkait pelaksanaan proyek air baku pada kawasan rawan air Pulau Marsela.

Somasi ini dilayangkan Aspenas Warkey melalui kuasa hukumnya lantaran Pemda MBD dinilai Pemda MBD telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH-Perdata, berupa penyerobotan tanah milik Aspenas Warkey.

Hal ini dikatakan Cornelis Kainama, SH salah satu kuasa hukum Aspenas Warkey kepada porostimur.com, melalui sambungan telepon, Selasa (7/9/2021).

Kainama menjelaskan, pelaksanaan proyek air baku pada kawasan rawan air Pulau Marsela yang disalurkan pemerintah pusat melalui pos anggaran Dana Alokasi Khusus ( DAK ) tahun anggaran 2021 dengan nilai hampir Rp13 milyar rupiah ini ditenggarai telah menyerobot lahan milik kliennya.

Menurut Kainama, sesuai kontrak kerja antara Pemda MBD dengan PT. Surya Mas Perkasa Sejati (SMPS) selaku kontraktor pelaksana, lokasi pelaksaan proyek dimaksud terletak atau berlokasi di Desa Nura bukan pada area lahan milik kliennya yang terletak di Desa Lawawang.

Baca Juga  Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Dilantik, Ketua DPRD: Akan Kami Kawal Ketat

“Dengan demikian apapun bentuk kegiatan eksploirasi yang dilakukan Pemda MBD dan PT. Surya Mas Perkasa Sejati (SMPS) pada lahan milik klien kami merupakan bentuk perbuatan melawan hukum,” tukasnya.

Cornelis Kainama juga bilang, dalam pelaksanaan proyek air baku pada daerah rawan air di Pulau Marsela, Pemda MBD terkesan serampangan dan mengesampingkan aturan main, khususnya dalam pengadaan lahan untuk lokasi pengeboran air, pembangunan bak penampung dan lain sebagainya.

“Hal mana terlihat bahwa Pemda MBD tidak melaksanakannya sesuai Undang-undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, junto Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Kepentingan Umum, tuturnya.

Baca Juga  Polisi Tembak Pelaku Spesialis Pencuri Handpone Dalam Mobil di Bitung

Kainama menegaskan bahwa pada prinsipnya, kliennya sangat mendukung hadirnya proyek air
baku di Pulau Marsela, akan tetapi pada sisi lain Pemda MBD juga harus menghargai hak-hak kliennya selaku pemilik lahan.

“Jangan karena alasan demi kepentingan umum lalu mengesampingakan kewajiban hukum dari Pemda MBD,” ujarnya.

Kainama juga sangat mengharapakan itikad baik dari Pemda MBD, agar setelah menerima somasi Pemda MBD dapat bertemu dengan pihaknya guna penyelesaian permasalahan yang terjadi antara kliennya dengan Pemda MBD, sehingga proyek air baku pada kawaan rawan air Pulau Marsela dapat berjalan sesuai dengan harapan semua pihak. (nur)