Dijerat Tiga Laporan Polisi, Kuasa Hukum PDIP Pertanyakan Tindak Lanjut Kasus Mahedar

oleh -30 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Sepekan setelah dilaporkan, penyidik Satreskrim Polresta Pulau Ambon memeriksa Ketua Bappilu DPD Partai Golkar Maluku, Yusri AK Mahedar. 

Kader partai berlambang pohon beringin ini dilaporkan oleh DPD PDIP PDIP Maluku dan Gubernur Maluku Murad Ismail. Mahedar atau biasa disapa Dade telah dikorek keterangannya di Mapolrestas Ambon, pekan kemarin. 

“Terkait laporan pencemaran nama baik itu ada dua. Satu dari PDIP dan satunya dari kuasa hukum Pak Murad. Jadi dua laporan itu sementara dilakukan penyelidikan,” kata Pjs  Kasi Humas Polresta  Ambon Ipda Izak Leatemia.

Dua laporan polisi itu masih tahap penyelidikan belum dinaikkan ke penyidikan. Selain PDIP dan Murad, Dade juga dilaporkan Kapolres SBT AKBP Andre Sukendar ke Polda Maluku. 

Link Banner

Penyidik Polresta Ambon juga telah meminta keterangan dari masing-masing terlapor. “Masing-masing terlapor sudah dimintai keterangan dalam bentuk wawancara. Begitu juga terlapor, Yusri Mahedar juga dimintai keterangan pekan kemarin,” jelasnya, melansir Kabartimurnews.com, Selasa (24/11).

Penyidik juga telah menjadwalkan pemeriksaan sejumlah pihak. Namun, Leatemia belum menyebutkan identitas mereka. Pemanggilan terhadap terlapor, pelapor dan sejumlah pihak dipanggil untuk pengumpulan alat bukti. 

Baca Juga  7 Penyanyi Berusia Lebih dari 40 Tahun yang Makin Seksi di Atas Panggung

Menurutnya, setelah mengumpulkan alat bukti, penyidik akan menggelar perkara tersebut untuk memastikan apakah perkara ini akan ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. “Jika penyidik sudah mengantongi cukup bukti dan penuhi unsur pidana, penanganan perkara dinaikan dari penyelidikan ke penyidikan,” ujar juru bicara Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease ini.

Leatemia menegaskan, Polresta Ambon serius mengusut dan menuntaskan perkara pencemaran nama baik ini. “Tentu kita serius. Karena kasus ini jadi atensi juga,” tegas Leatemia. 

Dia enggan berandai-andai Dade segera ditetapkan sebagai tersangka. “Nanti (penetapan tersangka) kewenangan penyidik Satreskrim. Kasusnya sementara bergulir,” tandasnya.

Selain dilaporkan ke Polresta Ambon, Dade juga dilaporkan Kapolres SBT AKBP Andre Sukendar ke Polda Maluku, Minggu (15/11). Dia dipolisikan akibat menuduh institusi kepolisian (Polres SBT) mengintimidasi kepala-kepala desa untuk mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati tertentu di Pilkada SBT 2020.

Baca Juga  Ketua DPRD Halbar Terus Salurkan Sembako dan Masker ke Para Lansia

Tuduhan Dade terhadap PDIP, Murad dan Kapolres SBT itu terekam dalam laporan Dade ke Badan Saksi Nasional DPP Partai Golkar saat Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) yang digelar secara virtual pada 24-25 September 2020.

Dalam rekaman suara yang bocor dan viral di grup-grup wahatsapp, Dade juga menuduh Murad menggerakan institusi kepolisian yang mengantarnya sebagai gubernur Maluku pada Pilgub Maluku tahun 2018. 

Sementara itu, Kuasa hukum PDIP Maluku, Dino Huliselan mempertanyakan kepastian pihak Polresta Ambon dan Pp Lease menindaklanjuti laporan pihaknya, terkait Mahedar.  Dia menyatakan, Yusri jelas-jelas melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.

“Belum, kita sudah siapkan saksi-saksi tapi belum ada panggilan dari Polres,” ungkapnya di Pengadilan Negeri Ambon mengutip Kabartimurnews.com

Menurut Huliselan, kalau laporannya ditindaklanjuti, sudah pasti pihaknya selaku pelapor terlebih dulu diberi surat undangan oleh Polresta Pulau Ambon. Tapi undangan tersebut akuinya belum diperoleh.

Saat ditanyakan soal pandangan hukum pihak lain kalau Yusri Mahedar belum tentu dapat dipidanakan, karena menyampaikan pendapatnya dalam rapat internal DPP Partai Golkar, Huliselan menyampaikan argumennya. 

Baca Juga  Satroni rumah kosong, 2 warga dibekuk Timsus Tarsius

Dia menyatakan, meski Yusri berbicara terkait strategi Partai Golkar menghadapi pilkada empat Kabupaten di Maluku di rapat internal, mestinya didukung dengan bukti valid.

“Apalagi ini rapat dengan DPP Golkar, harusnya Yusri menyampaikan pendapatnya dengan dukungan data-data valid. Bukan hanya asumsi-asumsi, buktinya mana?” tandas Huliselan. 

Sebelumnya praktisi hukum Rony Samloy berpendapat jika Yusri Mahedar tidak serta merta dapat dipidanakan lantaran pendapatnya disampaikan dalam rapat internal DPP Partai Golkar lebih terkait strategi Golkar menghadapi Pilkada empat kabupaten/kota di Maluku.

Apalagi pembicaraan di dalam rekaman yang dijadikan barang bukti laporan DPD PDIP ke polisi, Yusri  berbicara menyangkut strategi Partai Golkar menghadapi pilkada. Yang mana Yusri berbicara terkait perkiraan keadaan atau “Kirka”. 

“Maka wajar bagi Yusri dalam kapasitasnya selaku Ketua Bappilu DPD Partai Golkar Maluku menyampaikan hal tersebut sebagai bahan pertimbangan bagi DPP Golkar,” tandas Rony Samloy. (red/katim)