Pada 2023, Kementerian Keuangan mencatat bahwa setidaknya 70 persen kabupaten dan kota di Indonesia mengalami defisit APBD, dengan beberapa daerah, bahkan mengalami defisit hingga lebih dari 30 persen dari total anggaran yang dimiliki.
Defisit anggaran ini pada gilirannya memengaruhi kualitas pelayanan publik. Pembangunan infrastruktur terhenti, layanan kesehatan dan pendidikan tidak optimal, dan pertumbuhan ekonomi daerah melambat.
Di beberapa daerah, kepala daerah bahkan terpaksa memotong anggaran untuk program-program vital seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat demi menutupi kekurangan anggaran.
Dalam jangka panjang, hal ini tentu berdampak pada kualitas hidup masyarakat di daerah, terutama di wilayah-wilayah yang minim potensi PAD.
Dalam situasi seperti ini, pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah: masihkah otonomi daerah relevan dalam konteks pembangunan Indonesia?
Otonomi daerah yang semula diharapkan dapat memperkuat kemandirian daerah justru berubah menjadi cengkeraman populisme yang melemahkan.
Ketergantungan pada pemerintah pusat semakin menguat, sementara kepala daerah lebih memilih kebijakan yang mendatangkan simpati jangka pendek daripada menyusun strategi pembangunan berkelanjutan.
