“Sekali federal, tetap federal. Kalau tidak pakai sistem federal, kami tidak akan bergabung.”
Sikap itu bukan sekadar penolakan, melainkan pernyataan prinsip tentang kedaulatan daerah di tengah tarik-menarik kekuasaan pusat.
Penyerbuan Kadaton dan Pengasingan
Tak lama setelah penolakan itu, sekitar Maret–April 1950, pasukan TNI dari Jawa datang ke Kadaton Ternate. Tanpa pendekatan persuasif, mereka masuk secara paksa, merusak bagian dalam istana, dan bahkan menodongkan senjata ke arah Sultan.
Peristiwa ini memicu kemarahan rakyat. Warga Ternate bergerak mengepung keraton, siap mempertaruhkan nyawa demi melindungi pemimpinnya. Namun, Sultan memilih meredam konflik.
“Jangan berperang! Biar saya yang tanggung jawab.”
Keputusan itu menghindarkan pertumpahan darah, tetapi berujung pada penangkapan dirinya. Sultan kemudian dibawa ke Manado, ditempatkan di barak militer dengan kondisi yang jauh dari layak—bahkan untuk kebutuhan dasar harus berjalan jauh.
Ketika kabar itu sampai ke Ternate dan warga berupaya menjemputnya, Sultan kembali dipindahkan secara diam-diam ke Makassar.
Pengadilan yang Tak Membuktikan Apa-apa
Di Makassar, Sultan diadili dengan tuduhan ingin mendirikan negara sendiri. Namun, dalam persidangan, ia justru mempertanyakan dasar tuduhan tersebut.
“Ternate itu negara saya. Kalian paksa mau satukan dengan Indonesia, saya tidak mau. Kesalahan saya di mana?”
Persidangan itu buntu. Tidak ada bukti kuat yang dapat menjeratnya. Namun, alih-alih dibebaskan, Sultan justru diasingkan ke Jakarta.
Hidup Terbuang di Ibu Kota
Di Jakarta, kehidupan Sultan jauh dari layak bagi seorang pemimpin besar. Bersama anak-anaknya, ia sempat tinggal di garasi rumah Johannes Latuharhary. Delapan anaknya hidup dalam keterbatasan.
